Dampak Alih Status Masih Jadi Kendala BP2MK
BAHAS TRANSISI. Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy'ari (kanan) beserta rombongan mengunjungi Kantor BP2MK Wilayah IV di Kota Magelang, Senin (6/3/2017). (foto ariel noviandri)

​​MAGELANG - Komisi E DPRD Jateng mengunjungi Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah IV Jateng di Kota Magelang, Senin (6/3/2017). Di sana, rombongan dewan diterima Kepala BP2MK Wilayah IV Jateng Awignam Astu bersama jajarannya di Kantor.

Saat pertemuan, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy'ari mengatakan, pihaknya ingin mengetahui kinerja BP2MK Wilayah IV Jateng setelah diberlakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Selain itu, pihaknya juga ingin memahami soal kendala setelah adanya kebijakan alih status. "Kami ingin mengetahui mengenai kinerja sekaligus kendala yang dialami selama ini," katanya.

Kepala BP2MK Wilayah IV Jateng Awignam Astu mengaku saat ini pihaknya mengalami kendala dalam penerapan alih status tetsebut. Sebagai contoh, sekarang BP2MK Wilayah IV mengurus sejumlah aset/ bangunan kantor eks Bakorwil dengan total sekitar 5 hektare yang harus ditinjau ulang.

Tidak hanya itu, lanjut dia, persoalan legalisasi ijazah dari sejumlah sekolah menengah di daerah Kedu dilimpahkan ke BP2MK Wilayah IV. Persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena dibutuhkan masyarakat.

"Memang cukup merepotkan karena kami sendiri baru dilantik Desember tapi harus bekerja keras sampai sekarang untuk merapikan proses peralihan tersebut," jelas Astu.

Kendala lainnya yakni kurangnya SDM, baik PNS maupun tenaga alih daya atau outsourcing. Ia mengatakan tenaga tersebut merupakan tenaga eks Bakorwil. "Yang bikin repot, saat ada alih status, pembayaran gajinya dilimpahkan pada kami. Termasuk, rekening terakhir air dan listrik," ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan kinerja dalam masa transisi tetsebut. Pihaknya juga berharap, dalam hal pembinaan siswa sekolah menengah, baik provinsi maupun daerah tetap terjalin keterpaduan.

"Memang yang seperti itu berat tapi kami tetap berusaha," katanya.

Dalam hal ini, Komisi E DPRD Jateng menampung permasalahan/ kendala yang dialami BP2MK Wilayah IV sekaligus mendesak Pemprov Jateng untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut pada 2017 ini. Termasuk persoalan status Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di setiap sekolah menengah. (ariel/priyanto) ​