Beri Bimbingan Teknis Dana Desa Rp 1 Miliar
LAPORAN RESES. Anggota Fraksi Gerindra Sugiarto melaporkan hasil reses pada sidang paripurna masa sidang I, Senin (27/2/2017). (foto: setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Pemerintah perlu memberikan bimbingan teknis terkait aturan dan mekanisme penggunaan dana desa Rp 1 miliar kepada pemerintah desa. 

Anggota Fraksi Gerindra Sugiarto menyatakan, masih banyak pemerintah desa yang masih belum paham pengelolaan dana desa. Masalah itu mengemuka dalam pembacaan laporan pelaksanaan reses DPRD Jateng 6-11 Februari. "Kami mengkhawatirkan pengelolaan dana desa yang tidak akuntabel dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah provinsi segera memberikan pendampingan bagi desa supaya bisa mengetahui aturan dan mekanisme penggunaan dana tersebut," ucap dia, Senin (27/2/2017).

DPRD Jateng mengelar sidang paripurna mengenai pandangan umum laporan hasil pelaksanaan reses masa persidangan I. Hadir dalam sidang Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Pada tahun anggaran 2017, Jateng menerima alokasi dana desa Rp 6,3 miliar untuk 7.809 desa.

Sugiarto menambahkan, banyak kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah-daerah apalagi daerah terpencil masih kurang, ditunjang minimnya sarana dan prasarana di sana. Bimbingan teknis dimaksudkan agar ada pemahaman yang seragam antara kehendak dari pemerintah pusat, daerah dan perangkat desa. "Bimbingan teknis dan pengawasan mutklak dibutuhkan supaya bisa terwujud tertib administrasi," ucap dia. (erwan/priyanto)