BKK Eromoko Bukukan Aset RP 186,649 Miliar
BAHAS KINERJA. Jajaran Komisi C bersama direksi BKK Eromoko membahas kinerja di tahun anggaran 2018.(Foto: Sunu AP)

WONOGIRI -Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja BKK Eromoko, Kabupaten Wonogiri,yang tumbuhsignifikan. Menurut Sekretaris Komisi C Tety Indarti,pada 2018 BKK milik Pemprov Jateng dan Pemkab Wonogiri itu mengalamipertumbuhan secara tahunan (Year on Year/YoY) sebesar 16,4 persen. Secara nilai aset yang dikumpulkan Rp 186,649 miliar; dana masyarakat 13,2% (Rp 151,736), laba 14,7% (Rp 2,388 miliar) dan hanya kredit yang hanya 8,5% (Rp 130,285 miliar).

Demikian diungkapkan Tety Indarti saat memimpin kunjungan kerja komisi ke BKK Eromoko, Jumat (18/1/2019). Politikus Partai Demokrat itu mempunyai harapan pada 2019 ini berkinerja lebih baik dan meningkat. Namun demikian, prinsip kehati-hatian tetap perlu dijaga.

"Saya optimistis kok, termasuk kepada BKK-BKK lainnya, apabila dikelola dengan hati-hati dan profesional, kinerjanya pasti bagus. Seperti BKK Eromoko ini pantas banget diteladani," tuturnya.

BKK Eromoko merupakan perusahaan daerah patungan antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Wonogiri. Komposisi saham disetor yang sejak 2015 hingga 2018, Pemkab Wonogiri lebih besar ketimbang Pemprov Jateng.

Tety menguraikan, komposisi saham tidak mencerminkan Pemprov sebagai pemegang saham pengendali (51%),karenasejak 2015 untuk mayoritas dana yang disetor dari Pemkab Wonogiri (terakhir 54,04%). Perbedaan nilai saham, lanjutnya, melanggar perda maupun aturan turunannya.

"Jadi harus ada upaya untuk mengembalikan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan dasarnya bahwaPemprov Jateng wajib mayoritas, minimal 51 persen atau lebih," jelasnya.

Senada, anggotra Komisi C Ahmad Ridwan menambahkan, Dewan Pengawas harus berkerja profesional dengan benar-benar melakukan pengawasan melekat. Diakui memang Pemprov memiliki dana (APBD) yang besar, seperti tahun anggaran 2019 ini sebesar Rp 25 triliun lebih. Akan tetapi yang diurus pun lebih banyak ketimbang Pemkab/kota. Untuk menambah modal BKK pun, mempertimbangkan ada BKK di Jateng yang jumlahnya 29 unit.

"Nah kami minta dewan pengawas ikut mengelola tambahyan modal dari Pemkab Wonogiri. Artinya wajib menjaga agar setoran modalnya tidak melampaui Pemprov. Jangan sampai saham Pemrov sebagai pengendalai (51%) terdelusi gara-gara Pemkab punya uangt lebih dan menambah setoran modal tanpa melihat komposisi sahamnya," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut Eko Fitriyanto, care taker direksi, modal dasar BKK Eromoko terakhir ditetapkan Rp 30 miliar. Namun sejak 2015, Pemkab Wonogiri sangat aktif menambah modal setor ketimbang |Pemprov Jateng. Akibatnya komposisi saham mayoritas berada di Pemkab mulai pada angka 74,46% pada 2015 dan terakhir 2018 masih sebesar 54,04%. Namun demikian, Djoko Sutrisno (Dewas) menimpali, saran dan kritik dari Komisi C, "siap kami laksanakan untk menjaga Pemprov Jateng tetap sebagai pemegang saham pengendali," katanya.(sunu)