Butuh Kesadaran Revolusioner Cegah Politik Uang
DISKUSI RADIO. Ketua Fraksi PDIP DPRD Jateng Bambang Haryanto menjadi narasumber dalam diskusi radio.(Foto: Fajar Chris)

GEDUNG BERLIAN – Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia. Tidak hanya Pemilu Legislatif, tetapi juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Mengantisipasi politik uang khususnya di Jawa Tengah, harus dipikirkan kita semua. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Jateng Bambang Haryanto, dalam diskusi "Mencegah Politik Uang pada Pemilu 2019" dengan mengoptimalkan penyelenggara pemilu, di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD PROV. Jateng, Rabu (14/11/2018). Selain dari Komisi A, diskusi ini juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Subkhi AKA dan pengamat politik dari Undip Moh Yulianto.

Bambang Haryanto mengatakan upaya prefentif perlu dilakukan dan itu cukup baik untuk menciptakan keadilan dalam pemilu. “Upaya prefentif harus dilakukan khususnya mengantisipasi politik uang, agar tercipta keadilan dalam pemilu,” ujar Bambang.

“Tidak bisa hal itu (politik uang) bisa segera diselesaikan, karena membutuhkan kesadaran revolusioner (secara bersama-sama) antara penyelenggara dan pelaku pemilu,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng itu.

“Saat ini kewenangan Bawaslu sudah lebih kuat, hingga bisa “menjerat” para pelaku pelanggar pemilu hingga bisa timbul efek jera,” tambahnya.

Pencegahan yang dilakukan oleh para stake holder pemilu diharapkan bisa ditingkatkan. Bawaslu dengan kewenangannya, penyelenggara lainnya juga sama serta para pelaku politik untuk mempunyai satu pemikiran, yakni mengurangi terjadinya politik uang.

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subkhi AKA, walau sudah ada ancaman pidana dalam praktek politik uang, namun kesadaran para pelaku dan penyelenggara pemilu terkait politik uang masih sangat kurang. “Kesadaran bersama untuk tidak melakukan politik uang sangat penting demi perkembangan demokrasi dinegeri ini,” ungkap Fajar.

Senada dengan Bawaslu, Moh. Yulianto menyampaikan bahwa stigma masyarakat saat ini setiap ada pemilihan pasti ada pembagian atau pemberian uang. Sehingga ukuran sesuatunya bisa diukur dengan uang.  Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yakni pengawasan partisipasif, penekanan uang bukan segala-galanya dalam pemilihan uang dan ketegasan para penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu.(fajar/priyanto)