​Dewan: Kinerja Petugas Pemutakhiran Data di Magelang Perlu Ditingkatkan
KINERJA PENGAWASAN. Komisi A DPRD Jateng saat bertemu dengan Komisioner Bawaslu Kota Magelang, Selasa (9/10/2018). (foto fajarsari christiawan)

MAGELANG – Pasca Pilgub 2018, Komisi A DPRD Jateng terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Tujuannya, saat pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 ada perbaikan atas permasalahan yang terjadi. 

“Kami ingin mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Magelang saat pilgub kemarin agar kedepan hal itu bisa diantisipasi,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur HD, saat berkunjung ke bawaslu Kota Magelang, Selasa (9/10/2018).

Menurut Ketua Bawaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu, yang menemui rombongan Komisi A, bahwa banyak terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu. “Banyak permasalahan yang ditemukan oleh kami, salah satu contohnya misalnya petugas pemutakhiran data pemilih yang tidak melaksanakan tugasnya di lapangan, “ ujar Endang.

Dia berharap ke depan petugas pemutakhiran data pemilih mau bekerja sungguh-sungguh agar data yang dihasilkan bisa maksimal. Juga, dikeluhkan KPU yang tidak transparan dalam memberikan data kepada bawaslu.

“Ke depan, kami menginginkan agar KPU dan Bawaslu bisa lebih intens dalam komunikasi dan koordinasi, khususnya soal data, agar bisa ditindaklanjuti dengan lebih baik,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, alat peraga kampanye (APK) masih banyak yang bermasalah, baik pemasangannya maupun bentuk desainnya. Juga, masih banyak kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye tanpa ada STTP dari kepolisian.

"Mengenai Pileg dan Pilpres 2019, saat ini menurut Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) di Kota Magelang terdapat 90.241 jiwa yang mempunyai hak suara. Hal itu ada selisih sekitar 197 jiwa dari DPT yang ditetapkan sebelumnya," tambahnya. (fajar/ariel)