Dewan: Pendataan Aset Provinsi Harus Diperjelas
BAHAS ASET. Komisi C DPRD Jateng bekerjasama dengan Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan UNS menggelar Diseminasi Hasil Studi 'Pengelolaan Aset Daerah Jateng' di Resort Tlogo Tuntang Kabupaten Semarang, Selasa (9/10/2018). (foto sunu andhy purwanto)

TUNTANG - Komisi C DPRD Jateng bekerjasama dengan Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan UNS menggelar Diseminasi Hasil Studi 'Pengelolaan Aset Daerah Jateng' di Resort Tlogo Tuntang Kabupaten Semarang, Selasa (9/10/2018). Menampilkan pemakalah dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UNS, Dewi Ismoyowati, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng Harry Setyawan.

Memaparkan hasil studinya, Dewi Ismoyowati mengatakan aset daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna menghasilkan PAD yang optimal. Sebab itu, pengelolaan aset daerah perlu perencanaan yang tepat, pemanfaatn secara efisien dan efektif dan pengawasan melekat. Total aset Pemprov Jateng tercatat saat ini senilai Rp 36 triliun.

Adapun pemanfaatan aset daerah dapat melalui Pinjam Pakai, Penyewaan, Kerjasama Pemanfaatn, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Dalam analisisnya, tambah Dewi, hingga saat ini pemanfaatn dengan pola Pinjam Pakai meliputi sembilan barang daerah meliputi luas tanah 15.976 meter persegi dan bangunan seluas 7.536 meter persegi. Dengan pola Sewa meliputi 34 obyek dengan luas tanah 87.193 meter persegi dan bangunan 8.250 meter persegi. Sedang dengan pola Kerjasama hanya dua obyek yang terletak di Kota Magelang dan Kabupaten Brebes, masing-masing kerjasama 20 tahun dan 5 tahun.

"Adapun aset yang belum optimal sebanya 32 aset dengan luas tanah 843.396 meter persegi senilai Rp 171,19 miliar," tandasnya.

Hampir seluruh anggota Komisi C, selaku peserta, memberikan kritik, saran dan masukan terhadap paparan tersebut. Seperti Ahmad Ridwan, Sarwono dan Maria Tri Mangesti (F-PDIP); Amin Mahsun (F-PAN); Hasan Asy'ari (F-PKB); Muhammad Rodhi (F-PKS) dan Bambang Eko Purnomo (F-Demokrat). Kalangan Dewan itu umumnya menyayangkan hingga kini, sejak Provinsi Jateng berdiri 68 tahun lalu, masalah aset ini belum selesai didata dan digolongkan mana aset yang dikelola  BKAD maupun yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah. 

Belum juga jelas aset mana yang hilang dan aset mana yang dikuasasi atau diklaim sebagai milik pihak ketiga, belum jelas pula upaya pengembalian aset-aset tersebut kembali menjadi milik Pemprov. Jateng. Bahkan sejumlah aset juga belum bersertifikat. Disebut antara lain aset di kawasan Pucang Gading dan bekas lapangan sepakbola di jalan Suriyadi (Semarang); tanah yang kini ditempati TVRI (Demak); atau di Tawangmangu (Karanganyar).

Kalangan Komisi C itu berpendapat, karena datanya belum jelas, mengakibatkan kesulitan untuk mengoptimalisasi pemanfaatannya guna memperbesar PAD. Padahal potensi aset Jateng sangat besar apabila dapat dioptimalisasikan, sehingga  Pemprov Jateng dapat memiliki sumber pendapatan yang dapat diandalkan, selain dari pajak kendaraan (PKB/BBNKB) yang menyumbang 84% PAD Jateng.  Perlu dipahami bersama pula bahwa sektor pajak kendaraan bermotor suatu ketika akan stagnan, mengingat infrastruktur jalan sudah mulai jenuh dan kemacetan hampir terjadi di mana-mana.

Menaggapi hal itu, Harry Setyawan mengakui semuanya. "Memang tidak mudah dan tidak sesederhana yang dapat kita lihat. "Namun ke depan, kami (BKAD) akan berupaya keras untuk mendata aset dan menata serta mengelolanya dengan semakin lebih baik dan lebih transparan, termasuk melakukan sertifikasinya, mengupayakan pengembalian aset yang hilang atau dikuasai [ihak ketiga. Mohon dukungannya," katanya pasrah. (sunu/ariel)