DPRD Jateng Ingin Mengetahui Mekanisme Pertanggungjawaban Gubernur Jatim
TERIMA PLAKAT. Ketua Pansus DPRD Jateng Bambang Haryanto menerima plakat dari DPRD Jatim disaksikan Sekda Jateng Dr Sri Puryono.(Foto: Ayuandani PS)

​SURABAYA - Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Jateng 2013-2018, Selasa (10/7/2018), melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Tujuan utama yang menjadi fokus diskusi dalam pertemuan di Ruang Rapat DPRD itu, terkait pembahasan dan penyusunan LKPj AMJ Gubernur Jatim sesuai dengan PP No 3/2007.

Di sana, rombongan dewan yang dipimpin Ketua Pansus Bambang Haryanto diterima Wakil Ketua Pansus LKPj AMJ Jatim Ahmad Iskandar dan Bappeda Jatim. Ikut mendampingi Pansus, Sekretaris Daerah Dr Sri Puryono, Sekretaris DPRD Ignatius Indra Surya, dan beberapa SKPD lain seperti perwakilan Bappeda, BPPD, Inspektorat, Biro Otonomi Daerah, Biro Bangda, Biro Hukum, dan Staf Ahli DPRD.

Dalam pertemuan itu Bambang Haryanto mengatakan, saat ini Pansus sedang melakukan pembahasan terhadap LKPj AMJ Gubernur Tahun 2013-2018. Untuk melengkapi catatan dan rekomendasi Pansus maka pihaknya telah menyiapkan beberapa hal yang perlu dikonsultasikan.

"Kami mau melihat bagaimana mekanisme pembahasan LKPj AMJ Gubernur di Jawa Timur. Karena setelah dari Jatim kita akan melakukan pembahasan rekomendasi yang akan diberikan kepada Gubernur selanjutnya, walaupun di Jateng Gubernurnya masih sama," tanya Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menanggapi pertanyaan Bambang, Iskandar mengatakan Surabaya belum melakukan penyusunan LKPj AMJ karena masa jabatan Gubernur lama masih beberapa bulan kedepan. Sehingga, pembahasan dan penyusunan LKPj AMJ akan dilaksanakan Bulan Agustus mendatang.

"Walaupun kami belum melakukan pembahasan, tapi kami akan beri gambaran LKPj AMJ Gubernur 5 tahun sebelumnya. Yang perlu disampaikan adalah perbedaan yang mendasar dari perubahan LKPj AMJ 5 tahun lalu dan yang sekarang," jelasnya.

Pada 2013-2018, Iskandar melanjutkan hampir semuanya tercapai. Pada 2014-2016 indeks kinerja dalam LKPJ hanya 8, namun ada revisi sesuai UU No. 23/2014  karena ada satu misi yang tidak ada indikatornya sehingga indeksnya ditambah jadi 11.

"Jadi tahun 2017-2018 indikator yang ditambah itu indeks kepuasan masyarakat, indeks birokrasi dan revormasi, dan indeks kesalehan sosial. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Jatim sedikit kurang tercapai capaiannya 5,45 dari 5,86. Saya kira tidak hanya di Jatim saja namun semua daerah juga mengalami permasalahan terkait dengan ekonomi dunia," jelasnya.

Tertarik dengan pernyataan Iskandar, Anggota Pansus Yudhi Sancoyo menanyakan tentang target indeks kesalehan sosial dan cara pengukurannya. Karena indeks kesalehan sosial merupakan hal baru yang menarik untuk dibahas.

"Targetnya itu apa saja, apakah cara pengukurannya menggunakan survei independen atau berpedoman pada pengukuran lainnya," tanya Yudhi.

Menjawab pertanyaan tersebut, Teguh menjelaskan ada 5 target dalam indeks kesalehan sosial yaitu solidaritas sosial, toleransi, kerjasama dan motivasi, adil, serta menjaga ketertiban umum.

"Pengukurannya, Jawa Timur bekerjasama secara khusus dengan BPS untuk menentukan nilainya," terangnya.(ayu/priyanto)