​DPRD Jateng Raih Penghargaan LHKPN Terbaik KPK RI
Jakarta - Ketua DPRD Jateng menerima penghargaan LHKPN KPK RI dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 diberikan oleh Pimpinan KPK Basaria Panjaitan di Hotel Bidakara Jakarta.

JAKARTA - Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam komitmen mewujudkan parlemen modern dan terbuka sejak 2015 membuahkan hasil. Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada DPRD Jateng. Penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK Basaria Panjaitan di Hotel Bidakara, Rabu (5/12/2018). 

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyampaikan, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi atas komitmen DPRD Jawa Tengah dalam pencegahan korupsi melalui mekanisme dan cara yang sistemik sehingga dipandang bisa efektif.

“Upaya pencegahan tindak korupsi di DPRD Jawa Tengah yang dibuat secara sistemik dimulai dari mengirimkan seluruh anggota DPRD Jawa Tengah yang jumlahnya 100 anggota, untuk mengikuti Workhop Tunas Integritas. Untuk program ini, sudah tercapai 100%,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Rukma menambahkan, langkah kedua dari komitmen untuk pencegahan korupsi adalah mewajibkan seluruh anggota DPRD Jawa Tengah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) kepada KPK . Hingga saat ini semua sudah dibuat dan diterima secara lengkap LHKPN-nya, hanya ada 3 LHKPN anggota yang perlu disempurnakan karena format teknis semata.

“Pencapaian ini sungguh suatu langkah awal yang patut kami syukuri bersama. Tidak ada perubahan besar tanpa langkah pertama. Karena itulah, kami terus mengkaji dan mempersiapkan semua anggota bukan saja untuk menjadi lebih paham dan disiplin dalam hal LHKPN tapi juga dalam hal pelaporan pajak tahunan sebagai bagian dari mekanisme pendukung yang penting dalam komitmen yang kami bangun,” jelasnya.

Selain itu, dia menegaskan, kesepakatan membuat LHKPN di DPRD Jateng tidak hanya diucapkan dan diikrarkan saja, tapi dinyatakan secara tertulis dalam Tata Terib (Tatib) DPRD Jawa Tengah tahun 2018. Hal ini merupakan bentuk komitmen dalam dokumen resmi lembaga legislatif, bukan sekedar wacana. Tatib tersebut akan terus disempurnakan dengan menyiapkan model sanksi administratif para anggota DPRD Jawa Tengah yang terlambat menyerahkan LHKPN-nya kepada KPK.

“Mengenai bentuk sanksi, kami tengah mengkaji bersama model yang paling pas. Ada beberapa usulan yang masuk di antaranya pembuatan surat teguran, pemanggilan oleh Badan Keormatan sampai penundaan atas penerimaan gaji. Mana yang cocok, masih kami kaji bersama. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diwujudkan sehingga bisa dinyatakan dalam Tatib yang terbaru nanti,” jelasnya.

Disamping itu, tambahnya, sebagai wujud transparansi kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam bidang legelasi, diakhir tahun 2018 capaian Perda DPRD provinsi Jawa Tengah mencapai 90%. Prosentase akan terus naik seiring Raperda yang masih di Evaluasi di Kementrian. Dalam penyelesaian Perda, DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak terpaku pada data Kuantitatif tetapi yang lebih mendasar adalah kualtitas Perda agar bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.(teguh/rahmat)