Isu Bangkitnya PKI, Langkah Antisipasi Perlu Dilakukan
Masruhan Samsurie. (foto fajar)

GEDUNG BERLIAN – Kalangan dewan meminta pemerintah melalui aparat terkait harus melakukan langkah-langkah antisipasi yang tegas dan terukur guna menghindari terjadi konflik horizontal antar elemen bangsa, mengingat santernya isu kebangkitan PKI saat ini. Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie, di kantornya, Selasa (10/5/2016).

Menurut dia, dalam menyikapi perkembangan isu kebangkitan PKI itu, ada 3 hal yang perlu dilakukan pemerintah dan perlu dukungan masyarakat. Pertama, perlu dicermati apakah gerakan yang muncul akhir-akhir ini ada indikasi bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Kedua, TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI di Indonesia yang muncul karena sudah 2 kali timbul pemberontakan pada 1948 dipimpin Muso dan pada 1965 dipimpin DN Aidit. Ketiga, apakah ada gerakan sepaham dengan kebangkitan PKI yang meresahkan masyarakat atau tidak.

"Ketiga hal itu harus menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam megambil tindakan, mengingat saat ini pertentangan yang berkembang di media sosial mengenai pengadilan jalanan di tengah masyarakat," kata legislator PPP itu. 

Ia menambahkan, "dengan harapan, tindakan hitam yang dilakukan PKI terhadap bangsa Indonesia, semua masyarakat tahu seperti apa." (fajar/ariel)