Jateng Akan Tiru Konsep Penyertaan Modal Jatim
BAHAS PENYERTAAN MODAL. Bapemperda DPRD Jateng melakukan studi banding ke Pemprov Jatim untuk membahas penyertaan modal.(Foto: Dewi Sekar)

​SURABAYA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng melakukan studi banding mengenai perubahan perda penyertaan modal ke Pemprov Jawa Timur. Dewan ingin mengetahui lebih banyak mengenai konsep yang sudah diterapkan oleh Jawa Timur perihal penyertaan modal.

Ketua Bapemperda Yudi Indras mengatakan, secara prinsip perubahan perda ini dibuat agar kekuatan keuangan dan saham bisa lebih baik. Hal itu diungkapkan saat berkunjung ke Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat(13/7/2018).

"kami ke sini ingin studi banding mengenai Perda penyertaan modal. kami benar sekali berkunjung ke Jatim karena sudah empat kali perubahan pada Perda ini sedangkan di Jateng baru sekali perubahan," ucap Legislator Gerindra itu.

Kasubag Evaluasi BUMD, Adi mengatakan, terkait penyertaan modal di Jatim sendiri mengacu pada BUMD dan ada beberapa hal terkait lainnya seperti analisis investasi dan rencana bisnis.

"Kami melakukan penyertaan modal bisa karena pembelian atau investasi pada BUMD yg lain. sebelum melakaukan penyertaan modal kami memperhatikan juga analisis investasi dan rencana bisnis. tidak semua BUMD kami lakukan penyertaan modal." ucapnya

Senada dengan Adi, Kasubag Perencanaan dan Pengembangan BUMD Herlina juga berharap agar tidak mengandalkan dari APBD semata.

"Lebih baik setiap BUMD bisa bekerja sama dengan pemitra bisnis dari pihak swasta. Karena penyertaan modal dilakukan saat urgent atau saat layak benar-benar untuk dilakukan penyertaan modal," ujarnya.

Menanggapi hal itu Yudi Indras mengatakan, dinamika perubahan penyertaan modal sangat berbeda namun filosofi sama. Terjadinya perubahan perda ini karena Pemerintah Jateng belum bisa memenuhi semua penyertaan modal yang disetor.

"Agar memenuhi modal setor dari Pemerintah Provinsi maka didirikan payung hukum akan sangat berpengaruh. di Jateng ada 71 BUMD dan anggap saja semua modalnya belum terpenuhi, namun mana yg kita harus support dan mana yg engga itu sangat dinamis. maka dari itu payung hukum harus diperkuat. angka dan jangka waktu hrs kita sesuaikan dgn kemampuan keuangan kita, dan mekanismenya." imbuhnya.

Mendengar perbincangan yang menarik, Bapemperda Jateng kabarnya ingin mengadakan perubahan pada Perda ini setahun sekali. Agar Bapemperda dan Pemerintah Provinsi mengetahui terus perkembangan. Dengan demikian bisa selalu pembahasan perda saat BUMD mereka bergerak, bisa meninjau dan bisa diskusi lebih dalam saat BUMD ingin penyertaan modal.

Perda ini hanya memayungi agar Pemprov bisa setor dalam usaha BUMD, namun jika per tahun gerakan satu per satu maka akan terpantau dalam perkembangannya.(dewi/priyanto)