KPK Beri Penghargaan kepada DPRD dan Pemprov Jateng
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berfoto bersama usai memperoleh penghargaan LHKPN dari KPK RI.

​JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan penghargaan Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Terbaik Kategori Pemda dan DPRD kepada DPRD Jateng dan Pemprov Jateng pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (5/12/2018). Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan penghargaan ini merupakan apresiasi bagi instansi yang patuh melaporkan LHKPN juga soal gratifikasi. Penghargaan tersebut dibagi menjadi dua kategori yakni untuk kementerian/lembaga BUMN atau BUMD, dan Pemda atau DPRD.

“Penghargaan ini sepatutnya dijadikan contoh untuk instansi-instansi lain yang belum pernah menerima penghargaan. Kami juga kemudian banyak contoh hari ini, banyak rekomendasi yang perlu diakomodir oleh teman-teman yang yang belum menerima penghargaan," kata Agus Raharjo.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyampaikan, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi atas komitmen DPRD Jawa Tengah dalam pencegahan korupsi melalui mekanisme dan cara yang sistemik sehingga dipandang bisa efektif.

“Upaya pencegahan tindak korupsi di DPRD Jawa Tengah yang dibuat secara sistemik dimulai dari mengirimkan seluruh anggota DPRD Jawa Tengah yang jumlahnya 100 anggota, untuk mengikuti Workshop Tunas Integritas. Untuk program ini, sudah tercapai 100%,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan bagian dari komitmen jajarannya, tidak hanya pejabat eselon II, III, dan IV, melainkan juga seluruh pegawai negeri sipil (PNS). Transparansi harta kekayaan itu sudah didorong sejak lama. Bahkan saat ini dia juga mendorong hal tersebut juga dilakukan oleh seluruh BUMD maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Ini berkorelasi dengan keterbukaan informasi publik, dan ini bagian dari kami mau transparan. Yang ini transparan individu wujudnya dalam hal pelaporan harta kekayaan. Maka sebenarnya berkorelasi tinggi, buntutnya pengelolaan gratifikasi apakah orang mau melaporkan mencatatkan dan berani menolak. Sebab itu yang akan membuat pemerintahan menjadi bersih,” tegasnya, yang dijumpai usai menerima penghargaan. (teguh/rahmat)

Berikut daftar peraih penghargaan pelaporan LHKPN dan grativikasi terbaik dari KPK : 

1.  Kementerian Keuangan

2. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

3.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4.  PT Kereta Api Indonesia (Persero)

5. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

6. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

7. PT Bank BJB Tbk

Instansi peraih penghargaan LHKPN terbaik kategori Pemda dan DPRD:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

3. Pemerintah Kabupaten Bone

4. Pemerintah Kabupaten Badung

5. Pemerintah Kota Batam

6. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Penghargaan untuk Instansi dengan sistem pelaporan gratifikasi terbaik:

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Kesehatan

3. Kementerian Pertanian

4. Otoritas Jasa Keuangan

5. BPJS Ketenagakerjaan

6. Pemprov DKI Jakarta

7. PT Bank Mandiri

8. PT Telkom

9. PT Bank Jabar Banten

10. PT Bank Tabungan Negara

Penghargaan Instansi dengan pelaporan gratifikasi terbesar:

1. Kementerian Keuangan dengan nilai pelaporan Rp 3.042.918.172

2. Pemprov DKI Jakarta dengan nilai pelaporan Rp 480.098.532

3. PT Pupuk Kaltim dengan nilai pelaporan Rp 108.520.845

4. Kejaksaan RI dengan nilai pelaporan Rp 107.595.600