Kreatif, Upaya BPR BKK Ungaran Tarik Dana Masyarakat
PANTAU KINERJA. Komisi C DPRD Jateng saat berkunjung ke Kantor BPR BKK Ungaran, Kamis (8/11/2018). (foto sunu andhy purwanto)

UNGARAN - Komisi C DPRD Jateng memberi selamat kepada BPR BKK Ungaran yang mendapat tambahan modal sebesar Rp 5 miliar pada Oktober 2018 dari Pemkab Semarang dan mengapresiasi upaya BPR BKK menarik dana masyarakat melalui pemberian hadiah langsung kepada penabung. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti, saat memimpin kunjungan kerja Komisinya ke BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang, Kamis (8/11/2018). 

Menurut Legislator Partai Demokrat itu, meski nilainya tidak seberapa, namun upaya itu cukup kreatif sepanjang pemberian hadiah tersebut tidak mengganggu kinerja keuangannya. "Diakui atau tidak, masyarakat kita masih ada yang bangga bisa menabung sekaligus pulangnya membawa hadiah atau cindera mata dari bank tempatnya mempercayakan uangnya," tuturnya.

Lain halnya Anggota Komisi C DPRD Jateng Kusdilah. Legislator Partai Golkar itu di satu sisi mengapresiasi keberhasilan BPR BKK menaikkan kredit produktif dari 20% menjadi 40% sebagai upaya mencapai komposisi yang dikehendaki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni 60% kredit produktif dan 40% konsumtif pada tahun ini. Namun, dia mewanti-wanti agar dijaga tingkat kredit yang bermasalahnya (Non Performing Loan/ NPL) tetap sehat (<5%).

"Karena, sebelum itu katanya NPL di angka 7 persen, namun setelah kredit produktif naik NPL juga naik menjadi 9 persen," ujar Kusdilah.

Meski begitu, menurut Anggota Komisi C DPRD Jateng Amin Mahksun, NPL 9% di BPR itu masih wajar. Legislator PAN itu malah berpesan agar kredit konsumtif jangan diabaikan. 

"Upayakan kredit produktif terus meningkat sesuai misi BPR dalam mendorong dinamika bisnis masyarakat sekitarnya. Bersamaan dengan itu, pertahankan kredit konsumtif karena kalau dilepas, nanti lari ke tempat lain," saran Amin.

Menanggapi hal itu, Direktur Umum & Kepatuhan BPR BKK Ungaran Ishardiyanto mengatakan selama ini pihaknya belum melakukan penghapus-bukuan kredit macet. Namun, untuk menjaga kesehatan BPR-nya, ke depan sudah ada rencana hapus buku kredit macet, 

"Namun, sebatas kredit yang tidak ada agunannya saja," tandasnya.

Pihaknya juga tidak akan melepas pasar kredit konsumtif karena jenis kredit itu juga menyumbang keuntungan perusahaannya. Hanya saja, kredit PNS saat ini tingkat resikonya meningkat (tinggi), mengingat biasanya PNS yang meminjam di BPR-nya juga memiliki pinjaman di Bank Jateng. 

"Resikonya sekarang jadi tinggi, apabila gajinya sudah dipotong langsung oleh Bank Jateng untuk angsuran, maka tidak ada yang menjamin kelancarannya," simpulnya. (sunu/ariel