Kunjungan Kerja ke DIY, Bahas Kerja Sama Antardaerah
PANSUS JOGJA. Pansus Raperda Kerja Sama Antardaerah saat berkunjung ke Kantor Setda DIY, Selasa (22/1/2019). (foto setyo herlambang)

YOGYAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengapresiasi langkah Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sudah menyusun aturan main kerja sama antardaerah maupun dengan pihak swasta. Hal itu diungkapkannya saat memimpin rombongan Komisi A yang berkunjung ke Kantor Sekretariat Daerah DIY untuk mendapat bahan masukan draf Raperda Kerja Sama Antardaerah, Selasa (22/1/2019).

Bagi dia, raperda bisa menjadi payung hukum kerja sama antardaerah dalam bingkai upaya pengembangan pembangunan. Provinsi DIY salah satu daerah yang menerapkan aturan tersebut ditandai dengan adanya 7 rancangan kerja sama, baik dengan dinas maupun dengan instansi swasta dimana salah satunya perusahaan e-commerce raksasa yakni Bukalapak.

Secara panjang lebar, Ahmadi mengungkapkan rancangan progam yang dilaksanakan nanti sangat bermanfaat terutama bagi daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DIY. Ia melihat, dengan adanya Raperda Kerja Sama Antardaerah, beberapa sektor strategis dapat ditingkatkan di antaranya segi aset pariwisata, pertanian, dan peternakan.

"Bilamana semua progam dilaksanakan, tentunya akan sangat terbantukan terutama kerja sama daerah antara Jateng dengan DIY. Mereka yang tinggal di wilayah perbatasan akan terbantukan soal perizinan dan pemanfaatan lahan untuk menjalankan roda perekonomian. Di sisi lain, sektor aset pariwisata juga sangat terbantu, dari segi fasilitas dan lahan lapangan kerja area wisata juga jelas payung hukumnya. Adapun di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan adanya kerjasama daerah hasil produksi lokal bisa ditingkatkan," jelas legislator PKS itu.

Anggota Komisi A, Bambang Joyo, melihat raperda kerja sama itu lebih mendalam pada potensi pengembangan wilayah perdesaan. Dengan harapan, raperda tersebut nanti dapat membantu masyarakat dalam peningkatan potensi yang dimiliki. 

"Salah satu manfaat raperda itu adalah kerjasama dengan desa yang punya potensi lebih. Selama ini belum ada regulasi yang mendukung kerjasama dengan desa, diharapkan setelah dibuat, desa-desa dengan potensi lebih dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah tentunya. Kerjasama daerah juga sangat membantu pemerintah provisi penataan aset daerah yang terletak di desa," jelas Bambang.

Di pihak lain, Kepala Bagian Otonomi Daerah Kerja Sama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY  Wahyu Krisanda, dalam paparan singkatnya, menjelaskan kerja sama daerah itu adalah bentuk dari pelayanan dan disesuaikan dengan keistimewaan Yogyakarta yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. "Produk raperda kerjasama daerah adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Bekerjasama dengan dinas dan instansi swasta, berupaya meningkatkan perekonomian yang di Jogja tapi tidak meninggalkan kultur keistimewaan itu sendiri. Kerja sama dengan e-commerce juga bisa meningkatan UMKM yang di Jogja. Kerja sama tersebut juga meningkatkan sistem birokrasi. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKD) antara kedinasan dibuat untuk meningkatkan potensi daerah yang ada di Jogja. Salah satunya dari dinas kesehatan, penekanan wabah malaria dan pes juga penyakit seksual menular," terang Wahyu. (setyo/priyanto)