Masyarakat Perlu Disadarkan dengan Sosialisasi Kebencanaan
BERI PAPARAN. Anggota Komisi E Jamaludin memberikan paparan terkait penanganan bencana.(Foto: Choirul Amin)

PURWOREJO - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau daerah-daerah untuk mengetahui kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Wilayah di Jawa Tengah masuk daerah rawan bencana.

Saat monitoring ke Purworejo dan Magelang Kamis dan Jumat (8 dan 9 Nopember 2018), Komisi E mengimbau agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kemungkinan dampak dan risiko bencana bisa diminimalisir.

Menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Purworejo Sutrisno mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi terjadinya bencana dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini dilakukan karena di Purworejo sendiri sudah memasuki musim penghujan.

"Di Purworejo ini jenis bencananya bermacam-macam, dari tsunami, banjir, longsor, ada semua. Oleh karena itu, kami sudah melakukan gelar sadar lapangan. Untuk melakukan cek lapangan dan memberikan pemahaman tanggap bencana kepada masyarakat."

Sementara, Kepala Pelaksanaan Harian BPBD Kabupaten Magelang Edy Susanto juga telah melakukan rakor dan pemberian sosialisasi kesiapsiagaan
menjelang bencana.

"Di Kabupaten Magelang, sosialisasi dan tanggap bencana telah kami koordinasikan dan barusan dilakukan akhir bulan kemarin dengan berbagai
pihak, dari Polsek, Koramil, Kecamatan, dan desa-desa setempat. Selain itu, rekan-rekan di posko tanggap bencana kami bekali dengan komunikasi Radio sehingga informasi bencana bisa cepat dan tepat ditanggulangi."

Hal tersebut juga diungkapkan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah. Persiapan menjelang musim hujan ini memang sangat penting. Antisipasi-antisipasi melalui rakor dan sosialisasi dalam rangka waspada bencana di Jawa Tengah.

"Kami sudah menghimbau sejak dini ke daerah-daerah untuk melakukan rapat koordinasi guna mengantisipasi bencana alam menjelang musim penghujan ini. Konsentrasi kami di Provinsi masih seputar kekeringan, karena hampir semua area di Jateng mengalami hal tersebut. Dan kami juga telah menyalurkan bantuan logistik hampir ke semua daerah di Jateng."

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Jateng, Jamaludin menghimbau kepada BPBD Jawa Tengah agar melakukan rakor dengan Bappeda dan Biro Keuangan untuk mendesain tanggap bencana.

"Jateng itu soal tanggap bencana masih nomor 3, pertama pendidikan dan kedua PU. Anggarannya masih jauh, padahal penyelamatan manusianya paling tinggi yang diperlukan. Semoga hal ini segera direspon untuk kepelatihan kaitannya penyiapan tanggap bencana."

Komisi E sendiri mengapresiasi terhadap kinerja BPBD Purworejo dan Magelang sebab melakukan kesiapsiagaan sejak dini. Hal itu dikarenakan
menyiapkan kesiapan sebelum bencana lebih utama dibanding penyelamatan sesudah bencana.(amin/priyanto)