Operasional Bendungan Wilalung di Kudus Harus Komprehensif
TINJAUAN KERJA. Jajaran Komisi D beserta Dinas Pusdataru Jateng meninjau Bendungan Wilalung di Kecamatan Undaan, Kudus, Kamis (4/4).(foto: Priyanto)

KUDUS – Berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kudus, keberadaan Bendungan Wilalung sangat strategis untuk pengairan terutama bagi Kudus sendiri dan Demak. Dibangun oleh Pemerintahan Hinda Belanda pada 1892, bendungan yang memiliki sembilan pintu air itu mengatur tiga sungai yakni Juwana, Serang dan Wulan sepenuhnya untuk keperluan pengairan sawah.

Namun sayang, seiring berjalannya waktu operasional Bendungan Wilalung memunculkan dilema tersendiri.  Sebagaimana dijelaskan Noor Aly dari Bagian Operasional Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Tata Ruang (Pusdataru) Jateng kepada Komisi D, Kamis (4/4), secara teknis dari sembilan pintu air itu yang bisa dioperasionalkan hanya tiga pintu dengan salah satu pintu sedang mengalami perbaikan.

“Lainnya tidak bisa dioperasionalkan sebagaimana fungsinya. Hanya tiga pintu air, itu pun satu baru sedang dilakukan perawatan,” ucapnya.  

Masalah lain lagi yang lebih pelik, lanjut Noor adalah perihal pengelolaan air irigasi memunculkan problematika tersendiri bagi Demak dan Kudus. Kedua masyarakat di dua daerah itu terutama petani dengan areal persawahan yang menggantungkan irigasi Bendungan Wilalung kerap gesekan, protes. 

“Masyarakat di Demak mengingankan apabila debit air dari tiga sungai itu tinggi maka pintu air bendungan harus segera dibuka lebih tinggi supaya air tidak menggenangi persawahan. Sebaliknya bila pintu air terlalu tinggi dibuka atau waktu buka lama akan diprotes oleh petani dari Kudus. Bisa menggenangi sawah mereka,” ucapnya.

Sekretaris Komisi D Jayus mendengar penjelasan itu akan segera membahas problematika Bendungan Wilalung di internal komisi. Selanjutnya DPRD akan mengundang pihak-pihak terkait, tidak menutup kemungkinan kelompok tani dari Demak dan Kudus.

“Secara operasional, bedungan ini di bawah Ditjen PSDA Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana. Pemprov Jateng sebagai pemilik daerah menjadi berkepentingan untuk masalah ini. Secepatnya akan kami undang, termasuk langkah penanganan pintu air yang rusak itu,” jelas Jayus.

Anggota komisi D Ngainirricadl menambahkan, penanganan masalah sungai perlu komprehensif dari hulu sampai hilir, tidak bisa parsial per daerah. Secepatnya permasalahan ini harus terpecahkan supaya ke depan tidak memunculkan gesekan antarpetani.

"Ini masalah lama yang belum selesai tuntas. Kewajiban kita untuk segera menyelesaikannya," jelas politikus PPP.(priyanto/ariel)