Pansus RPJMD Konsultasi ke Ditjen Bina Bangda
KONSULTASI BANGDA. (kanan-kiri) Abdul Azis, Ahmadi, dan Bob Sagala saat membahas soal RPJMD Jateng di Kantor Ditjen Banda Kemendagri di Jakarta, Senin (7/1/2019). (foto rahmat yasir widayat)

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pansus RPJMD) melakukan konsultasi mengenai penyusunan Raperda RPJMD Jateng ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (7/1/2019). Kegiatan konsultasi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi itu dilakukan dalam upaya percepatan tercapainya sinkronisasi isu-isu nasional dan daerah serta menyambungkan antara rencana strategis (renstra) dan RPJMD. Perda RPJMD ditarget bisa disahkan pada 4 Februari 2019.

Ketua Pansus RPJMD Abdul Aziz mengatakan, dalam penyusunan RPJMD, pihaknya mengadopsi isu-isu strategis nasional adalah keniscayaan. Dengan penajaman-penajaman pada program lanjutan, DPRD harus cerdas menyusunnya sehingga apa pun perkembangan kedepan sudah bisa tersambung dengan RPJMD Jawa Tengah. RPJM tersebut disusun oleh gubernur untuk lima tahun ke depan.

“Dengan 10 program unggulan dan visi/ misi gubernur terpilih dalam masa jabatan 5 tahun ke depan, dari sisi visi terutama pada urutan ketiga mengenai peningkatan kapasitas ekonomi rakyat Jateng untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran mengenai persepsi dan perspektif terkadang dalam break down di tingkat OPD terjadi perbedaan persepsi dan perspektif dengan DPRD," ungkap Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu .

Dijelaskannya, meningkatkan kapasitas ekonomi itu bisa ditempuh dengan memperkuat jaringan infrastruktur dan interkoneksi akan terwujud lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang kedua mengenai reformasi birokrasi yang kemudian ditularkan hingga ke kabupaten/ kota untuk lebih dikonkretkan sampai wujud program–progam. Hal itu selalu muncul dalam pokok pikiran tapi dinilai masih kurang serius dan konkret karena kunci keberhasilan pembangunan salah satunya ada di birokrasi, tidak hanya secara kebiasaan tapi ada terobosan yang konkret.

“Peningkatkan kapasitas ekonomi itu bisa ditempuh dengan penguatan infrastruktur. Konektivitas itu tentu saja membuat keadilan ekonomi antar wilayah akan terjadi, akan terbuka lapangan kerja dan sebagainya tapi bisa juga perspektifnya adalah programnya langsung konkret untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan pemberdayaan-pemberdayaan bantuan dan sebagainya sehingga indikatornya harus konkret sesuai dengan prioritas," pintanya.

Mendengar hal itu, Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Ditjen Bina Bangda Bob Sagala mengapresiasi Pemprov Jateng menjadi satu-satunya provinsi pertama kali melaporkan rancangan awal RPJMD. Pihaknya memberi penilaian positif terhadap rancangan awal yang jauh lebih terstruktur dibanding yang lalu.

Dengan pendampingan sejak awal hingga saat menemukan program dan kegiatan di rencana strategisnya, pihaknya berharap mekanisme tersebut akan menjadi proyek percontohan untuk daerah lain. Namun, ditegaskan, kewenangannya tidak menyentuh hingga ke kenaikan target karena merupakan kewenangan gubernur dan DPRD.

Selanjutnya, Bob mengingatkan batas waktu penyelesaian pelaporan maksimal hingga 4 Februari 2019 atau sudah terjadi kesepakatan antara gubernur dan DPRD. “5 Maret sudah harus menjadi Perda. Selain itu, amatlah penting untuk menjaga kualitas penyusunan sesuai mekanisme prosedural yang didampinginnya.

Mengenai kekhawatiran sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah, menurut dia adalah pada masalah target. Dia menawarkan pendampingan dalam rangka sinkronisasi itu karena sebenarnya rancangan renstra dari SKPD sudah diproses sehingga renstra dan RPJMD sudah nyambung, tinggal proses evaluasi. (rahmat/ariel)