​Pansus RTRW Terima Protes Warga Kendeng
DEMO KENDENG. Ratusan warga dari Pegunungan Kendeng Pati dan Rembang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gerbang Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (3/10/2018). (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN - Ratusan warga di sekitar Pegunungan Kendeng datang berduyun-duyun dan berorasi di depan gerbang Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Rabu (3/10/2018). Tujuan mereka yakni mempertanyakan soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) Pegunungan Kendeng.

Saat bertemu dengan Ketua Pansus Raperda Revisi RTRW DPRD Jateng Abdul Azis dan Anggota Pansus Jayus, pihak LSM selaku pendamping warga memaparkan beberapa maksud dan tujuan kedatangan warga ke Gedung Berlian. Salah satunya yakni warga meminta DPRD agar substansi raperda dirubah dan dikaji ulang sehingga lebih berpihak pada kepentingan masyarakat sekitar Kendeng. 

"Dalam revisi RTRW, tidak dibahas persoalan krisis air. Karena, dampaknya nanti pada krisis pangan seperti kurangnya irigasi di lahan persawahan sehingga berpengaruh pada program swasembada pangan. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil justru soal industrialisasi. Untuk itu, Dewan perlu meninjau ulang persoalan di Kendeng dan tak perlu buru-buru mensahkannya," kata pihak LSM, Ivan.

Menanggapi hal itu, Abdul Azis menjelaskan persoalan air itu sudah masuk dalam salah satu kebijakan utama tata ruang wilayah di Jateng. Selain itu, sarana/ prasarananya juga masuk dalam bahasan RTRW dan hal tersebut harus disediakan untuk kepentingan umum.

"Seperti 30 persen DAS (daerah aliran sungai), 30 persen RTH (ruang terbuka hijau), dan proyek embung dipenuhi atau bahkan ditambah dalam kebijakan pembangunan di tiap daerah di Jateng. Itu salah satu fokus kami (Pansus RTRW). Jadi, hal tersebut sudah masuk dalam kebijakan dan komitmen RTRW," kata Politikus PPP itu.

Tujuan revisi RTRW sendiri, kata dia, yakni mewujudkan ruang wilayah Jateng berbasis pertanian, industri, dan pariwisata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan tujuan itu, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) harus sesuai dengan hal tersebut.

​PENAMBANGAN ILEGAL

Sementara, salah satu Warga Sukolilo Kabupaten Pati Rasman mengatakan selama ini masih ada pengerukan tanah di pegunungan. Padahal, kegiatan itu belum mengantongi izin dari pemerintah.

"Belum dapat izin tapi terus mengeruk. Kami berharap wakil rakyat selaku sosok yang terlihat dan dipilih rakyat bisa membantu menyelesaikan persoalan tersebut," kata Rasman.

Senada, Perwakilan Warga Rembang Joko juga meminta penambangan seperti itu harus dihentikan. "Kami berharap, dalam revisi RTRW, bisa lebih memihak pada lingkungan hidup," harap Joko.

Menjawab hal itu, Abdul Azis mengatakan bahwa pertambangan sudah diatur dalam Perda RTRW sebelumnya. Namun, pihaknya akan meninjau ulang lagi mengenai hal tetsebut.

"Jika ada kegiatan penambangan yang belum mendapat izin, maka itu harus dihentikan karena tidak sesuai dengan aturan," tegasnya. (​rahmat/ariel)