​Paripurna 3 Agenda: Tatib, Penyertaan Modal, dan RTRW
BUKA PARIPURNA. (kiri-kanan) Sri Puryono, Rukma Setyabudi, dan Ferry Wawan Cahyono saat rapat paripurna di Lantai 4 Gedung Berlian, Kota Semarang, Senin (15/10/2018). (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN - Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi didampingi Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Ferry Wawan Cahyono membuka rapat paripurna dengan 3 agenda. Diantaranya persetujuan Rancangan Peraturan Tata Tertib (tatib) DPRD Jateng, Penjelasan Gubernur atas Raperda Penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMD & Pihak Ketiga, dan Persetujuan Raperda Perubahan RTRW 2009-2029.

Dalam penyampaian laporan, Ketua Pansus Tatib DPRD Jateng Amir Darmanto mengatakan rancangan peraturan tentang tatib berisi kegiatan kedewanan seperti reses yang dilakukan paling lama 8 hari dalam satu kali masa reses. Ia juga mengatakan ada beberapa penambahan pasal dan perubahan dalam aturan tatib tersebut.

"Peraturan tatib itu harus disahkan pada 15 Oktober 2018 agar tidak terjadi kekosongan hukum," kata Amir.

Usai pembacaan laporan, Peraturan Tatib DPRD Jateng itu ditetapkan dan disetujui anggota dewan. Selanjutnya, Sekda Jateng Sri Puryono menyampaikan laporan gubernur atas Raperda Penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMD & Pihak Ketiga.

Dalam laporannya itu, kata dia, tercatat penyertaan modal sampai Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp 3,2 triliun. Dari angka itu, modal dasar yang telah ditetapkan sekitar Rp 17,2 triliun.

"Maksud dari penyertaan modal daerah adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah. Tujuan penyertaan modal adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/ atau untuk menambah pendapatan asli daerah," jelas sekda.

Agenda selanjutnya mengenai laporan dari Ketua Pansus Raperda Perubahan RTRW Jateng Abdul Azis. Dalam pembacaan laporan, ia mengatakan perubahan RTRW itu memiliki nilai urgensi sehingga membutuhkan masukan dari kementerian, dunia usaha, dan pihak-pihak terkait.

PERUBAHAN RTRW

Secara umum, ada 65 dari 145 pasal yang berubah, membahas soal pengairan dan tata ruang lainnya. Ada beberapa perubahan dengan mengingat dan memerhatikan local wisdom.

"Dalam perubahan itu, Pansus menitikberatkan beberapa poin yakni mendorong perluasan pertanjan menjadi 1,25 juta hektar dari awal seluas 1,21 hektar. Hal itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Selanjutnya soal tol Semarang-Demak-Jepara dibangun di pinggir pantai untuk mengatasi rob dan abrasi. Untuk jalur Bawen-Jogja, perlu investasi jalur rel disamping jalan existing. Upaya itu dinilai lebih efisien dibanding investasi tol yang akan menghapus sejumlah lahan," jelas Abdul.

Soal tambang di Pegunungan Kendeng, pihaknya mempertimbangkan masukan dari LSM, aktivis, dan pihak-pihak terkait. Tujuannya, penyelamatan lingkungan sekitar.

Menanggapi Raperda Perubahan RTRW yang telah disetujui itu, Sekda Sri Puryono mengatakan perubahan tersebut mendesak dilakukan karena secara eksternal telah terjadi perubahan kebijakan nasionsl dan provinsi. "Diharapkan, setelah Raperda Perubahan RTRW itu disetujui bersama, legislatif dan eksekutif secara bersama-sama masih tetap mengawal dan menuntaskan proses yang belum selesai sebagaimana dimaksud sehingga proses materiil dan proses formil perda itu terpenuhi," jelas sekda mewakil gubernur. (ariel)