PARLEMEN RADIO : Profesionalisme Guru, Antara Status dan Kesejahteraan
PARLEMEN RADIO. Dari kiri Rektor UPGRIS Dr Muhdi, Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi dan Kabid Kejuruan Joko Sulistyo.(Foto: Ervan Ramayuda)

GEDUNG BERLIAN - Tantangan guru ke depan semakin berat. Sekarang ini guru sedang menghadapi problematika tersendiri. Di satu sisi soal kesejahteraan terutama bagi guru tidak tetap, sementara di sisi lain tuntutan untuk membentuk karakter kepribadian siswa.

Masalah inilah yang mengemuka dalam Parlemen Radio : Menakar Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad 21, yang disiarkan Fit FM di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi, Senin (26/11/2018). Selain Ahmadi, bertindak sebagai narasumber Rektor Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Dr Muhdi SH MHum dan Kepala Bidang Pendidikan Kejuaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng Joko Sulistyo.

Dalam penjelasannya, Muhdi mengemukakan, permasalahan krusial guru terutama honorer yang harus dipecahkan oleh pemerintah adalah pengakuan dalam artian status mereka. Sekarang ini status mereka tidak jelas. Hal tersebut menghambat kreativitas guru dalam pengembangan pengajaran.

"Status guru yang PNS jumlahnya sudah kecil. Pengajaran sekarang ini banyak diambil alih oleh guru honorer. Dilema mereka, statusnya tidak jelas. Tugas pemerintah harus memberikan kepastian soal status. Ini pekerjaan yang teramat penting," ucap dia.

Ahmadi pun juga beranggapan sama. Proses sertifikasi guru maupun pengajuan anggaran kerap kali terbentur oleh status. Bahkan pada penerimaan CPNS tahun ini pun tidak bisa memberikan keputusan yang tegas soal status honorer.  Karena itulah pemerintah semestinya segera membuat keputusan agar memperjelas status guru honorer.   

"Kalau saya melihat diperlukan langkah progresif dari seorang kepala daerah. Dari honorarium saja, guru honorer menerima di bawah UMR. Tidak ada yang berani memberikan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ucap politikus PKS itu.

Soal status, Joko mengungkapkan, Pemprov Jateng tidak bisa sembarangan memberikan keputusan soal guru honorer. Namun permasalahan ini sudah sampai ke pemerintah pusat. Dia berharap, Kementerian Pendidikan Nasional bisa memberikan kejelasan dari status guru honorer.

Diskusi pun merambah perihal video viral yang terjadi di SMK NU 3 Kendal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng sudah mengonfirmasi masalah itu dengan mendatangi sekolah. Secara etika, hal itu tidaklah mendidik meski dari paparan pihak sekolah bahwa isi video itu hanyalah guyonan.(ervan/priyanto)