Penanganan Kekeringan dan Longsor Tak Bisa Parsial
JADI NARASUMBER. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menjadi narasumber dalam dialog parlemen yang disiarkan Radio Elshinta.(Foto: Priyanto)

GEDUNG BERLIAN - Butuh penanganan yang serius dari kebijakan maupun anggaran dari penanganan bencana kekeringan maupun longsor oleh pemerintah. Kedua bencana tersebut secara periodik sudah ada dari tahun ke tahun, baik pada pola waktu maupun tempat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D  DPRD Jateng Hadi Santoso saat menjadi narasumber dalam Parlemen Radio "Evaluasi Sistem Pengairan di Jateng Saat Musim Kemarau dan Persiapan Infrastruktur Pengairan Menghadapi Musim Hujan", yang disiarkan oleh Fit Radio Semarang 95.7 FM dan Elshinta 91 FM, di ruang Komisi D, Selasa (6/11/2019).

Dia menguraikan, seperti pada masalah kekeringan. Daerah yang biasanya kesulitan air biasanya ada di wilayah barat dan barat, secara tempat pun berada dalam kawasan karst atau lahan kapur. Sebut saja karst kendeng utara (Blora, Rembang, Purowodadi dan sekitarnya ada tujuh daerah), karst sewu ada di tiga daerah, dan karst Gombong (Kebumen dan Purworejo).

"Peta kekeringan itu jelas dan tidak akan pindah lokasi. Ada 26 daerah masuk kawasan merah. Itu berarti mitigasi kebencanaan kita sudah lengkap. Secara kebencanaanpun tidak bertambah. Karena itulah pemerintah semestinya fokus penanganan di tempat itu. Saat menghadapi kekeringan tidak hanya droping air, namun sebuah penyelesaian masalah yang bisa digunakan masyarakat secara terus-menerus," ucap dia.

Bahkan untuk program "Seribu Embung", lanjut Hadi, pemfungsiannya perlu dioptimalkan. Embung tidak hanya untuk solusi saat kekeringan saja. Embung ada yang berfungsi sebagai tempat cadangan air bersih, cadangan air musim kemarau, ada juga yang longstorage. Terkadang masyarakat tidak memahami dalam artian tidak semua embung bisa dimanfaatkan untuk air baku. 

Sementara narasumber lain Plt Kepala Dinas PU SDA dan Tata Ruang (PUSDAtaru) Ir Lukito SP1, tidak dipungkiri pemanfaatan air di Jateng kurang teroptimalkan. Data yang ada menyebutkan ada 63,3 miliar m3 air di Jateng. Sayangnya, dari jumlah itu 20 persen atau sekitar 51 miliar m3 yang tidak termanfaatkan.

Untuk masalah longsor, Pemprov Jateng juga sudah memetakan daerah-daerah rawan longsor. Daerah Banjarnegara dan Purbalingga pun sudah dipasang early warning system atau pengingatan dini longsor. Namun realitas yang ada, alat tersebut kerap tidak berfungsi karena ada onderdilnya yang dicuri.

"Ini sebenarnya tergantung mental. Dinas PU SDAtaru sudah memasang pengawasan di daerah-daerah yang rawan longsor," ucapnya.

Hadi meminta kepada Pemprov Jateng untuk tetap fokus pada pengadaan embung dan pemetaan daerah rawan longsor," ungkap dia.(dewi/priyanto)