Pendapatan Daerah APBD Perubahan Disetujui RP 24,815 Triliun
PENANDATANGANAN PERSETUJUAN. Gubernur Ganjar Prano di hadapan Pimpinan DPRD Jateng menandatanganai persetujuan pencabutan perda dalam rapat paripurna.(Foto: Rahmat YW)

GEDUNG BERLIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2018 dalam rapat paripurna, Senin (24/9/2018). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Rukma Setyabudi dan empat Wakil Ketua DPRD menyepakati pendapatan daerah Rp 24,815 triliun, belanja daerah Rp 26,186 triliun. Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Ganjar Pranowo dan Wagub Taj Yasin, serta jajaran forkopimda.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Jayus menjelaskan, pada pendapatan daerah yang tertera dalam APBD murni senilai Rp 24,413 triliun, selanjutnya pada perubahan anggaran bertambah Rp 401,89 miliar sehingga menjadi Rp 24,815 miliar. Pada belanja daerah, pada perubahan anggaran ada pertambahan Rp 1,192 triliun, dengan demikian ada defisit angaran Rp 1,371 triliun.

Angka tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Pemprov Jateng dengan DPRD. Namun sebelum dipustuskan, lanjut Jayus, terlebih dulu secara berjenjang telah dilakukan pembahasan. Diawali dengan proses perubahan anggaran berupa penandatanganan KUPA/PPAS pada 31 Agustus dilanjutkan pada rapat paripurna 10 September. Setelah itu pembahasan di Banggar dan Fraksi pada 12 September, dilakukan pembahasan di komisi selama dua hari 18-19 September. Di Banggar pada 20 September.

Banggar menyatakan, selanjutnya meminta Gubernur untuk menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Sementara Gubernur mengapresiasi langkah yang dilakukan DPRD dalam persetujuan raperda perubahan APBD 2018. Pihaknya akan segera bekerja pada sisa waktu di 2018 ini. Fokus infrastruktur maupun penanggulangan kemiskinan.

Sementara, sebelum persetujuan Raperda Perubahan APBD 2018, dalam rapat paripurna DPRD Jateng memutuskan persetujuan penetapan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pencabutan Perda menjadi Perda. Ada empat raperda yang dicabut yakni perihal Raperda pencabutan Perda No 9/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pencabutan Perda No 4/2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Provinsi Jawa Tenga; pencabutan Perda No 8/2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah; dan pencabutan Perda No 4/2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sri Marnyuni selaku juru bicara Bapemperda menyatakan, adanya undang-undang yang baru dan atau putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi sebuah UU akan berpengaruh pada perda khususnya Perda Provinsi. Untuk itu diperlukan sebuah proses pengkajian atas peraturan daerah yanga da agar selalu sesuai dengan perkembangan hukum terkini.(priyanto)