​Pengawasan Pemilu 2019 di Boyolali Harus Koordinatif
BICARA PEMILU. (kiri-kanan) Sekwan Jateng Ign. Indra Surya dan Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur saat berdialog dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Boyolali, Jumat (5/10/2018). (foto ariel noviandri)

BOYOLALI - Komisi A DPRD Jateng saat ini memantau hasil pengawasan Pilgub 2018 dan kinerja pengawasan Pemilu 2019 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali, Jumat (5/10/2019). Dalam kegiatan yang dilakukan di kantor bawaslu itu, Sekretaris Komisi A DPRD Jateng Ali Mansyur mengatakan, selama melaksanakan pengawasan, bawaslu harus tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Dalam melakukan pengawasan, sebaiknya pihak penyelenggara pemilu jangan ego sektoral. Sehingga, pelaksanaan pada 17 April 2019 nanti bisa lancar dan tetap kondusif," kata Politikus Partai NasDem dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali Sutaryono menjelaskan terlebih dahulu soal evaluasi Pilgub Jateng 2018. Dijelaskannya, pada Pilgub 2018 tidak ada pelanggaran berat dan hanya pelanggaran administratif yakni mengenai netralitas PNS saat ada kampanye.

"Saat pilgub, ada beberapa ASN (aparatur sipil negara) yang hadir saat kampanye pilgub. Kami (bawaslu) sudah meneruskan ke pimpinannya sehingga diberi sanksi terhadap ASN tersebut," kata Sutaryono.

Dalam pelaksanaan pilgub itu, lanjut dia, ada beberapa kendala yakni salah satunya pembentukan panwascam yang harus berasal dari lulusan SMA. Selain itu, banyak pula anggota panwascam yang mundur dari pekerjaannya.

"Masih banyak masyarakat yang masih enggan melaporkan adanya pelanggaran dan tidak bersedia menjadi saksi. Hal itu juga menjadi kendala berat bagi kami," ungkapnya.

Sementara soal pengawasan Pemilu 2019, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Boyolali Rubianto menjelaskan selama tahap pendaftaran partai politik (parpol) tidak menemui kendala berarti. Untuk proses daftar pemilu, kata dia, ada 2.000-an data yang bermasalah yakni data invalid sebanyak 1.025 pemilih dan sisanya data ganda. 

"Saat ini, proses penyelematan DPT itu masih berjalan. Sampai hari ini, kami sudah melakukan pencermatan hingga tingkat kelurahan," kata Rubianto. 

(ariel)