Pengelola BPR BKK Jateng wajib Kantongi Sertifikat MR
Ketua Komisi C DPRD JatengB Asfirla Harisanto.(Foto: Sunu AP)

SEMARANG - Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto meminta semua pengelola BPR BKK Jateng mengantongi sertifikat Manajemen Risiko (MR). Dengan demikian, jajaran direksi sampai karyawan mampu mengelola keuangan serta bisa menganalisis dari semua kebijakan yang diambil. 

Hal itu diungkapkannya dalam penilaian perihal kegiatan pelatihan Manajemen Risiko (MR) yang diselenggarakan oleh Forum Pegawai BPR BKK Jateng, baru-baru ini. Pelatihan dan ujian sertifikasi itu meliputi MR1 dan MR2 untuk para pimpinan cabang, kepala bidang dan kepala seksi, serta MR3 untuk para direksi dan dewan pengawas BPR BKK. 

"Jujur ini (pelatihan MR) bagus, supaya pengelolaan BPR BKK lebih profesional, sehingga ke depan dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG)," katanya.  

Sudah sejak lama Komisi C, lanjut Bogi-sapaan akrab Asfirla, menghendaki adanya sertifikasi MR bagi para pengelola BPR BKK milik Pemprov Jateng. Apalagi setelah muncul beberapa kasus fraud (penyimpangan) di sejumlah BPR BKK, di antaranya yang paling krusial terjadi di BKK Pringsurat (Temanggung).

Berbekal sertifikasi MR itu, para pengurus BPR BKK akan lebih mampu dalam manajemen risiko, sehingga tidak akan terulang lagi munculnya kasus-kasus penyimpangan di BPR BKK milik Pemprov Jateng.

Di lain pihak, Sekretaris Forum Pegawai BPR BKK Drajat Aditya mengemukakan, hasil konsolidasi 33 BPR BKK  menjadi sebuah PT BPR BKK akan menjadi bank yang besar dan kuat mengikuti jejak "saudara tuanya" Bank Jateng yang saat ini sudah menjadi bank nasional.

“Tantangan ke arah itu sangat berat. Seluruh pengurusnya harus bersertifikat MR1 dan MR2, dan khusus Direksi dan Pengawas harus MR3. Kami akui masih banyak yang belum mengantongi sertifikat MR3,” ungkapnya saat ditemui di kantornya BPR BKK Ungaran, Senin (12/11).

Dirut BPR BKK Ungaran ini menjelaskan, forum pegawai BPR BKK sudah mengadakan pelatihan manajemen risiko sebanyak 2 kali yang diikuti oleh  Direksi, Pimpinan Cabang, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

“Alhamdulillah animo mereka cukup tinggi. Disamping itu sebagian besar peserta pelatihan lulus dalam pelatihan tersebut,” katanya.

Adit menjelaskan, sekali pelatihan diikuti oleh 30 peserta. Dengan demikian saat ini sudah ada 60 orang yang sebagian besar para direksi sudah lulus pelatihan manajemen risiko. Targetnya pada tahun 2019 mendatang semua pejabat eksekutif BPR BKK sudah memiliki sertifikat manajemen risiko tingkat 3.(sunu/priyanto)