Penting, Validitas Data Sekolah
ARAHAN PENDIDIKAN. Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni menginginkan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan Jateng perlu fokus melakukan validitas data sekolah. (foto: teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN - Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan Provinsi Jateng perlu fokus dalam melakukan pengumpulan dan validitas data di wilayah masing-masing. Data yang perlu segera diselesaikan adalah mengenai data sekolah baik swasta maupun negeri,  kemudian data guru, tenaga kependidikan, dan siswa.

"Data yang berhubungan dengan kependidikan ini perlu disiapkan semua, agar permasalahan yang ada bisa segera kami kaji bersama. Nanti bisa segera dimasukkan pada APBD Perubahan 2017 atau APBD 2018," ujar anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyuni, belum lama ini.

Selain sekolah negeri, tambahnya, sekolah swasta juga perlu diperhatikan. Sekarang ini jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak daripada negeri. Dicontohkannya, di wilayah VI Pekalongan saja, BP2MK membawahi 341 SMA/SMK swasta, sementara ada 107 sekolah negri.

"Sehari saja sekolah swasta mogok mengajar, murid berkeliaran, jalan akan macet. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memperhatikan sekolah swasta ini," tambah politikus PAN ini.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Rusman berharap keberadaan guru bukan PNS juga perlu menjadi perhatian. Mengingat selama ini gaji mereka belum sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan. 

"Kalau perusahaan saja yang kerjanya tidak berhubungan dengan mencerdaskan, ada standar UMK-nya. Nah ini guru honorer kan kerjaannya mendidik anak–anak, ya semestinya gaji guru honorer harus lebih besar. Karena kemajuan peradaban, tolok ukurnya adalah pendidikan," sambung politikus PKS tersebut.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan mengenai sekolah gratis. Beberapa daerah sudah mencanangkan sekolah gratis 12 tahun, hingga tingkat SMA. Saat ini wewenang SMA/SMK sudah beralih ke provinsi, sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara pemprov dan pemda. Harapannya bisa tetap gratis 12 tahun hingga jenjang SMA/SMK.

“Kalau yang menggratiskan provinsi, APBD provinsi akan jebol. Mungkin bisa meniru Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan sharing anggaran antara Pemprov dan Pemda,” pungkasnya. (teguh/priyanto)