Peran Masyarakat Desa Hutan Pati Harus Diperhatikan
GELAR PERTEMUAN. Jajaran Komisi B bertemu dengan masyarakat desa hutan di Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Pati. (Foto: Ariel Noviandri)

PATI - Untuk memperkaya data dalam penyusunan awal Raperda Pemberdayaan dan Penguatan Fungsi Masyarakat Hutan Desa, Komisi B DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah II Pati Dinas Lingkungan Hidup-Kehutanan (LHK) Jateng, Jumat (18/1/2019). Saat bertemu dengan beberapa perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat, Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai & Konservasi Sumber Daya Alam Dinas LHK Jateng Raharjo menjelaskan bahwa CDK selama ini bertugas membantu Dinas LHK dalam urusan pemberdayaan hutan.

"Untuk CDK Wilayah Pati melingkupi Pati, Jepara, Kudus, dan Demak. Luas wilayah hutan/ kerja 381.796 hektare dimana luas kawasan lindungnya 10.982 hektate," katanya, saat memberikan sambutan awal.

Sementara, salah satu perwakilan LMDH Kusno mengaku pihaknya mendukung adanya rencana raperda tersebut. Karena, selama ini ada beberapa masalah yang dihadapi LMDH yakni masih minimnya pendanaan dalam pengelolaan hutan wisata di daerah Winong.

"Kami berharap dewan bisa memberikan solusi agar potensi hutan bisa benar-benar kami kelola dengan baik," harap Kusno.

Menjawab hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Yudhi Sancoyo mengatakan persoalan objek wisata di desa seharusnya bisa dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dan, jika dikelola oleh masyarakat, maka wadahnya berbentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). 

"Sedangkan hutan wisata, dikelola LMDH. Hal tersebut tertuang dalam Perda Desa Wisata yang kami susun," kata Mantan Bupati Blora dari Fraksi Golkar itu.

Anggota Komisi B DPRD Jateng Iksan Mustofa menambahkan bahwa maksud kedatangan Komisi B yakni meminta masukan dan data terkait persoalan yang terjadi di tengah masyarakat desa hutan. Ia mencontohkan adanya beberapa lembaga atau kelompok yang mengelola hutan seperti LMDH dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

“Kami berharap penyusunan raperda itu bisa mengakomodir semua kepentingan yang mengelola hutan desa demi kesejahteraan masyarakat,” harap Politikus PKS itu. (ariel)