Perda PT BPR BKK Jateng Disetujui
PERDA BPR. Sri Hartini dan Ganjar Pranowo saat sidang paripurna, Jumat (6/1/2017). (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN - DPRD Jateng menyetujui Perda tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah (Perseroda/ PT) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Jateng dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Rukma Setyabudi, Jumat (6/1/2017). Hadir dalam paripurna, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan dua wakil Ketua DPRD, Ahmadi dan Ferry Wawan Cahyono.

Ganjar Pranowo mengatakan, dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BKK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyediaan modal usaha bagi UMKM, maupun sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka penggabungan 29 BKK menjadi satu perseroda BPR BKK Jateng perlu dituangkan dalam perda. Dengan disetujuinya Perda nomor 1 Tahun 2017 tentang Perseroda BPR BKK Jateng, ada payung hukum operasional BPR BKK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah di segala bidang.

"Juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah Jateng," kata Gubernur.

Dalam laporan hasil pembahasan yang ditandatangani Ketua Komisi C DPRD Jateng Asfirla Harisanto dan dibacakan wakilnya Komisi C Sri Hartini, Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR BKK dan PD BKK menjadi PT BPR BKK dan PT BKK Jateng telah disepakati dipecah menjadi 2 perda. Yakni, Perubahan Bentuk Hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK dan Pembentukan PT BPR BKK Jateng.

"Dalam Paripurna yang dimohonkan persetujuan adalah Perda Pembentukan PT BPR BKK yang merupakan penggabungan 29 BKK. Sedangkan Perda Perubahan Bentuk Hukum PD BPR BKK akan disampaikan kemudian," kata Sri Hartini.

Lebih lanjut, Hartini menjelaskan, perda itu terdiri dari 22 Bab dengan 80 pasal, yang semula (raperda) terdiri dari 22 Bab dengan 32 pasal. PT BPR BKK Jateng dibentuk dengan modal dasar Rp 924,840 miliar dengan total modal disetor dari 29 BKK sebesar Rp 231,209 miliar.

Diantara ketentuan pasal tambahan, antara lain diatur tentang laba bersih setelah pajak dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan dibagikan sebagai deviden (55%), cadangan umum (18%), cadangan tujuan (5%), dana kesejahteraan (10%) dan jasa produksi (12%). "Kami berharap segenap direksi agar selalu meningkatkan profesionalitas dan kinerjanya, disamping untuk menumbuhkembangkan perekonomian daerah juga dapat meraih keuntungan sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," Hartini menutup laporannya. (sunu/ariel)