​Perubahan Tata Ruang Jangan Abaikan Pemerataan Pembangunan
Anggota Komisi A yang juga anggota Pansus Perubahan Perda RTRW, Romly Mubarok.(Foto: Ervan Ramayudha)

GEDUNG BERLIAN - Perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Jawa Tengah harus tetap memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah. Anggota Pansus Raperda RTRW DPRD Jawa Tengah Romli Mubarok mengatakan keberadaan RTRW sangat strategis untuk pembangunan provinsi ke depan. 

“Selain pemerataan pembangunan, tentunya juga tetap memperhatikan kelestarian alam,” ujarnya kepada Warta Legislatif.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, dengan adanya perkembangan, khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang nasional, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka RTRW Provinsi Jawa Tengah dilakukan perubahan. Aturan sebelumnya, tertuang dalam Perda Provinsi Jateng No 6/2010 tentang RTRW 2009-2029.

"Namun semuanya tentu tetap mengacu pada tujuan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata yang selama ini menjadi potensi besar di Jawa Tengah,” tegasnya.

Di bidang pertanian, kata dia, harus ditekankan kepada kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sementara di bidang pariwisata, bisa dilakukan dengan penguatan pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

"Tak terkecuali pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan,” beber anggota Komisi A DPRD Jateng ini.

Sementara di bidang industri, lanjut dia, Jawa Tengah harus memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional. Selain itu industri kecil menengah (IKM) memiliki kemampuan yang seimbang dengan industri besar.

"Memiliki struktur industri yang kuat dan daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng M Hendri Wicaksono mengajak para pemangku kepentingan atau stake holders untuk ikut mengkritisi raperda ini, sebelum dilakukan finalisasi. 

"Agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah besar bagi kehidupan warga, maupun lingkungan Jawa tengah," tandasnya. (ervan/priyanto)