​PRIME TOPIC: Mekanisme Pembentukan Perda
BICARA PERDA. Yudi Indras Windarto (kedua kiri) dalam Dialog bersama Parlemen: Mekanisme Pembentukan Perda, Selasa (6/11/2018). (foto setyo herlambang)

SEMARANG - Ketua Bapemperda DPRD Jateng Yudi Indras Windarto menjadi pembicara utama dalam 'Dialog bersama Parlemen: Mekanisme Pembentukan Perda' di Hotel Noormans, Kota Semarang, Selasa (6/11/2018). Dalam dialog itu, Yudi mengaku selama dirinya menjadi ketua bapemperda sudah ada 30-an perda yang telah dihasilkan.

Ia menjelaskan perda tersebut merupakan produk hukum untuk mengatur daerah. Diakuinya, jumlah perda sangat banyak karena DPRD ingin ada aturan di semua lini kehidupan masyarakat.

"Sebagai contoh perda mengenai pendidikan, tata ruang wilayah, perumahan, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan perda, DPRD bersama pemprov melalui dinas terkait dan pihak-pihak lainnya terus berupaya agar optimal di masyarakat," kata Politikus Gerindra itu.

Soal mekanisme penyusunannya, lanjut dia, bisa dilakukan dari pihak eksekutif dan inisiasi dari DPRD. Dari situ, dibuat naskah akademik yang dibantu dari pihak akademik dan profesional. Biasanya, pemyusunan perda selama 160 hari.

"Dengan begitu, perda yang dihasilkan nanti benar-benar sudah dikaji dari semua sisi sehingga nantinya bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahun ini, ada 11 perda yang dihasilkan," katanya, yang juga Anggota Komisi E DPRD Jateng itu.

Sementara, Indrawasih selaku Kepala Biro Hukum Setda Jateng mengatakan pembentukan perda itu dapat diketahui oleh masyarakat. Pada 2017, ada 77 perda yang dihasilkan.

"Jadi, dalam perda itu, memang ada inisiatif dari eksekutif dan legislatif. Dalam penyusunannya, kami dari Biro Hukum mendorongnya agar perda selesai tepat waktu, selama 160 hari," kata Indrawasih.

Soal anggaran dalam pembentukan perda, lanjut dia, dilihat dari kajian yang dilakukan saat penyusunannya. Pada tahun ini, anggarannya sekitar Rp 1,7 miliar untuk evaluasi dan implementasi perda.

Lita Tyesta, Pengamat Hukum dari Undip Semarang, mengatakan proses penyusunan perda itu harus memiliki nilai filosofisnya. Selain itu, kebutuhan/ kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan dalam penyusunannya. Terakhir, nilai yuridisnya harus tepat dan jelas. 

"Dengan begitu, sebuah perda dapat lengkap dengan berbasis riset atau kajian mendalam dengan melihat ketiga landasan tersebut. Dari situ, perda bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan normatif," jelas Lita. (ariel)