RSUD Moewardi Solo Terkendala ‘BPJS Macet’
PANTAU SARPRAS. Jajaran Komisi E memantau sarpras di RSUD Dr Moewardi Solo.(Foto: Priscilla Tyas)

SOLO – Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke RSUD Dr. Moewardi di Surakarta, Kamis (17/1/2019), untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelayanan dan sarana prasaran kesehatan. Rombongan diterima Plh. Direktur RSUD Purwoko bersama jajarannya.

Saat berdialog, Wakil Ketua Komisi E Joko Purnomo mengatakan, sarana/ prasarana merupakan hal penting terkait dengan kinerja dokter beserta staf-staf rumah sakit. Karena, jika sarana/ prasarana itu memadai, maka secara otomatis kinerja akan jauh lebih baik.

"Terkait sarana/ prasarana serta pelayanan, terutama BPJS, sejauh mana pelayanan RSU dalam kondisi BPJS yang belum terselesaikan?," tanyanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Kadarwati menimpali permasalahan BPJS itu bisa teratasi cepat jika pihak Rumah Sakit turut aktif memantau sejauh mana proses pencairan klaim BPJS dibayarkan. Dengan langkah itu, menurut dia, pelayanan pun bisa lebih cepat.

"Sebaiknya, dalam hal pelayanan, pasien BPJS sama pelayanannya dengan pelayanan umum. Karena, semua itu sebenarnya sama, hanya beda pembayarannya," kata Kadarwati.

Menanggapi hal itu, Purwoko mengatakan dalam pelayan antara pasien BPJS dan pasien umum tidak ada perbedaan, hanya terletak pada obat yang mampu dibayar pasien. Ia juga mengatakan saat ini pasien kanker juga bertambah banyak tapi dalam hal peralatan masih sangat kurang untuk menangani penyakit tersebut. Dalam pembelian alat, pihak rumah sakit perlu bergantian dengan biaya BPJS yang belum terbayarkan.

"Permasalahan realisasi pembayaran BPJS yang terlambat, pasokan obat juga terjadi keterlambatan dan perlunya dorongan investasi alat pelayanan kesehatan," ungkap Purwoko. (tyas/ariel)