Nota Keuangan Gubernur atas RAPBD Jateng 2017
Ganjar Pranowo. (foto teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan RAPBD 2017 digelar. Acara mendengarkan Pengantar Nota Keuangan Gubernur Ganjar Pranowo atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Jateng tahun anggaran 2017, Jumat (25/11/2016). Hadir Gubernur Ganjar Pranowo dan dua Wakil Ketua Dewan, Ahmadi, dan dipimpin Sukirman.

Dalam Pengantar Nota Keuangan, Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan RAPBD Jateng 2017 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD serta Priorotas dan platform Anggaran yasng telah disepakati bersama eksekutif-legislatif tanggal 21 November 2016. Sesuai kondisi perkembangan beberapa indikator pembanguna di Jateng, Rancangan APBD ini disusun menggunakan asumsi-asumsi makro pertumbuhan ekonomi Jateng tahun 2017 yang diproyeksikan sebesar 5,4% - 5,9% dengan laju inflasi 4,5 plus minus 1%.
 
Kemudian kemiskinan ditarget menurun 11,30% - 10,83%, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ditargetkan 4,20%. Untuk diketahui, pada tahun anggaran 2016 ini kemiskinan secara prosentase menurun, namun secara absolut jumlah penduduk miskin meningkat dari 4,506 juta jiwa (13,32%) pada September 2015 menjadi 4,507 juta jiwa (13,27%) pada Maret 2016. Sedang TPT pada Agustus 2015 sebanyak 860 ribu jiwa (4,99%) turun menjadi 800 ribu jiwa (4,63%).
 
“Untuk nilai tukar petani, pada tahun anggaran 2017  diharapkan meningkat menjadi 102,86. Upaya peningkatan melalui pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian, pemberian akses pupuk dan benih serta program pemberdayaan petani,” jelas Gubernur. Pada 2015 TPT mencapai 102,03 dan sedikit menurun menjadi 100,15 pada Oktober 2016.
 
Adapun struktur APBD 2017 meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp 23,059 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 11,967 triliun, Dana Perimbangan Rp 11,006 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 85,54 miliar.
 
Angka PAD sebesar tersebut meliputi Pajak Daerah Rp 10,166 triliun, Retribusi Daerah Rp 99,76 miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 363,96 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 1,336 triliun. Sedangkan dana perimbangan sebanyak tersebut meliputi dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp 986,24 miliar; dana alokasi umum (DAU) Rp 3,688 triliun; dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 6,331 triliun.
 
Kemudian Belanja Daerah sebesar Rp 23,034 triliun, terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 17,393 triliun atau 75,51% dari total Belanja Daerah, dan Belanja Langsung Rp 5,641 triliun atau 24,49%  dari total Belanja Daerah.
 
Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai Rp 5,734 triliun; Belanja Hibah Rp 4,877 triliun, Belanja Bantuan Sosial Rp 238,29 milyar, Balanja Bagi Hasil Kabuipaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp 2,113 triliun, serta Belanja Tidak Terduga Rp 20 milyar.
 
Selanjutnya, tambah Gubernur, pada tahun anggran 2017 pemprov Jateng memproyeksikan pembiayaan daerah Rp 200 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2016 sebesar Rp 200 miliar. Sedangkan proyeksi pengeluaran pembiayaan Rp 225 miliar, yakni Rp 150 miliar dicadangkan untuk Pilgub dan Rp 75 miliar untuk penyertaan modal daerah pada BUMD.
 
Sehingga APBD 2017 secara ringkas meliputi pendapatan Rp 23,059 triliun, belanja Rp 23,034 triliun atau surplus Rp 25 miliar. Surplus tersebut untuk menutup pembiayaan netto sebanyak Rp 25 miliar  yang berasal dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. (sunu/fitria)