Sosialisasikan Permendagri No 14/2016
LAPORAN RESES. Anggota Fraksi PAN Sri Marnyuni membacakan laporan reses dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang I DPRD Jateng, Selasa (27/2/2017). (foto: Setyo Herlambang)

GEDUNG BERLIAN - Terkait dengan keluarnya Pemendagri Nomor 14/2016 tentang Pedoman Hibah dan Bansos dari APBD, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sri Marnyuni mohon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat melakukan sosialisasi sekaligus menindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan baru. 

Politikus PAN itu mengungkapkan hal tersebut dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang I DPRD Jateng, Selasa (27/2/2017). 

Dalam permendagri yang baru itu, penerima hibah hanya wajib memiliki surat keterangan telah terdaftar dari bupati/wali kota. Hal ini juga akan menyulitkan lembaga yang ingin mengajukan bantuan sosial bila belum memiliki petunjuk peraturan teknis dari kabupaten maupun kota. “Mohon penjelasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masalah ini," ucapnya.(erwan/priyanto)