Sumbangan PAD dari UPPD Kabupaten Magelang Meningkat
PIMPIN PERTEMUAN. Sekretaris Komisi C Teti Indarti (kiri) memimpin pertemuan dengan jajaran Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Magelang.(Foto: Sunu AP)

​MUNGKID - Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Magelang. Sampai 6 November telah merealisasikan PAD 2018 sebesar Rp 167,66 miliar atau 91,67 persen dari target (Rp 190,90 miliar). 

Sekretaris Komisi C Tety Indarti mengungkapkan hal itu usai memimpin kunjungan kerja komisinya ke UPPD Kabupaten Magelang, Rabu (7/11/2018). Secara tahunan, jelas legislator Partai Demokrat itu, sumbangan PAD dari UPPD Kabupaten Magelang mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni 19,1 persen dari Rp 137,7 miliar (Oktober 2017) menjadi Rp 164,0 miliar (Oktober 2018).

"Komisi C sangat hargai pencapaian tersebut, kiranya dapat dipertahankan dan agar menjadi contoh UPPD lainnya. Dengan capaian itu kami yakin November akhir sudah 100% target terrealisasi, sehingga pada tutup tahun ini akan ada kelebihan (surplus) penerimaan PAD," tutur Tety.

Senada Anggota Komisi C Amin Makhsun juga memberi selamat atas capaian UPPD Kabupaten Magelang tersebut. Hanya saja dia menyoroti efektivitas dari sosialisasi yang dilakukan lewat media massa. Ia lebih cocok dalam sosialisasi menggunakan media elektronik radio, mengingat cakupan wilayah luas dengan 21 kecamatan dan dikelilingi pegunungan. Dengan memiliki frekuensi yang kuat, radio, lanjut dia bisa menyosialisasikan ke penjuru daerah. 

Disamping animo masyarakat setempat yang mayoritas petani dan berdomisili di pelosok-pelosok desa (pegunungan) terhadap siaran radio masih tinggi, jangkauan siaran radio juga lebih luas.

"Akses mereka ke media cetakkan sedikit, online juga terhambat sinyal, lalau radio kan tidak. Namun saya bangga karena progress report-nya luar biasa," kata legislator PAN itu.

Sementara Anggota Komisi C HM Iskhak meminta dialkukan pemetaan para penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB), agar dapat dijadikan petunjuk operasional dan untuk mengetahui yang belum ditagih dan yang sudah membayar, "mengingat yang membayar lewat Samsat tetangga (Kota Magelang atau lainnya) tidak tercatat di Kabupaten," pinta legioslator Partai Gerindra itu.

Sedang Anggota Komisi C Yahya Haryoko dari Fraksi PPP mengusulkan, agar UPPD Kabupaten Magelang terus melakukan pendekatan kepada wajib pajak di wilayahnya. Misalnya operasional Samsat Gendong dilaksanakan berdasar hari pasaran atau menurut penanggalan Jawa.

"Pendekatan budaya ini penting, karena masyarakat di pelosok desa terutama, masih menyisihkan uangnya untuk berbagai keperluan di hari pasaran, seperti kliwon, legi atau pon, untuk belanja di pasar setempat. Sehingga akan lebih tepat sasaran," katanya.(sunu/priyanto)