Tampung Aspirasi HMI, DPRD Layangkan Surat ke Pusat
BERI PENJELASAN. Anggota DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo memberikan penjelasan kepada HMI terkait aspirasi di Gedung DPRD.(Foto: Setyo Herlambang)

GEDUNG BERLIAN - Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng menyepakati aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang akan diteruskan kepada Presiden. Dalam pertemuan, Jumat (28/9/2018) di Ruang Pimpinan, pihak DPRD ditemui anggota Komisi C Bambang Eko Purnomo dan Sekretaris DPRD Drs Ign Indra Surya MHum.  

Ada lima poin yang menjadi sikap dan tuntutan HMI untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerinta. Yakni hentikan impor beras. Mereka memandang pemerintah harus menyerap secara optimal hasil panen petani demi meningkatkan kualitas hidup petani Indonesia. Selanjutnya masalah rezemisasi media. Pemerintah harus mengembalikan fungsi media sebagai penyaji berita yang objektif dan sebagai pilar utama pengawal demokrasi. Stabilkan nilai tukar rupiah, stop utang negara dan mengembalikan fungsi Polri sebagai pengawalan aspirasi masyarakat.    

Bambang menegaskan, dirinya secara pribadi mengapresiasi tuntutan mahasiswa. Sebagai wakil rakyat yang ada di daerah, pihaknya akan menampung aspirasi tersebut untuk kemudian dikirimkan kepada pemerintah pusat. Bahkan pihak Sekretariat DPRD Jateng bersepakat tuntutan HMI akan dibawa langsung ke Istana Negara.

Sementara dalam penjelasannya, Indra Surya mengemukakan secara menyeluruh. Prosedur penyampaian aspirasi sudah dilakukan secara benar. Mahasiswa yang memiliki aspirasi datang ke DPRD. Dalam undang-undang, lembaga DPRD memiliki wewenang untuk menampung segala aspirasi masyarakat. Selanjutnya aspirasi dikaji oleh DPRD untuk kemudian dijadikan pembahasan di internal dewan.

"Karena aspirasi mahasiswa ditujukan kepada pemerintah pusat, kami akan membawa aspirasi ini ke Jakarta. Saya berterima kasih kepada mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi secara santun," ucapnya.

Selanjutnya Indra berharap mahasiswa tetap memiliki kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persatuan dan kesatuan tetap harus dijaga. Meski berbeda-beda, tetap harus menjunjung tinggi nilai kebangsaan.(tyo,ervan/priyanto) ​