USBN Siap Diselenggarakan di Kota dan Kabupaten Semarang
BAHAS UJIAN. Anggota Komisi E Sumarsono membahas kesiapan Dinas Pendidikan Jateng dalam menggelar USBN di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jateng Wilayah I, Kabupaten Semarang.(Foto: Priyanto)

SEMARANG - Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jateng Wilayah I di Kabupaten Semarang, Jumat (22/3/2019). Rombongan diterima Kepala Cabang Dra Asih Widhiastuti MS. Dalam kunjungan itu, Dewan ingin mendengarkan paparan dari cabang dinas perihal kesiapan penyelenggaraan USBN untuk tingkat SMA/SMK/SLB.

"Kendala apa yang dihadapi. Apakah sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasarana terutama komputer, lantas bagaimana dengan lembar soal," ucap Sekretaris Komisi E Abdul Hamid.   

Asih Widhiastuti menjelaskan, Cabang Dinas Pendidikan Jateng I membawahi Kabupaten dan Kota Semarang. Untuk pelaksanaan USBN tingkat SMA telah dilaksanakan pada 4-9 Maret, di tingkat SMK akan dilaksanakan pada 29-10 April. Persyaratan satuan pendidikan untuk penyelenggaran USBN adalah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi pada keputusan dari Badan Nasional Sertifikasi Pendidikan (BNSP). Untuk akreditasi sekolah yang habis masa berlakunya atau yang baru proses terakreditasi masih bisa menggelar ujian. Bagi sekolah yang belum terakreditasi ujian dapat dilaksanakan di sekolah yang sudah terakreditasi.

“Persayaratan bagi Peserta USBN dari SMA,SMK,SLB perserta didik terdaftar disekolah tersebut, memiliki laporan nilai yang lengkap, persayaratan pembelajaraan selama 3 tahun," ungkapnya.

Sementara Suharto selaku anggota MKKS Kota Semarang menjelaskan perbedaan antara UNBK dan USBN. Untuk materi soal pada UNBK, 100 persen menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Untuk soal USBN itu terdiri dari kisi-kisi yang ditentukan dari pusat dan daerah sebagai pembuat soal.  Anggota Komisi E lain Sumarsono mempertanyakan mengenai persyaratan ujian harus diwajibkan lunas dalam pembayaran SPP atau tidak. Menjawab hal itu Asih Widhiastuti menjelaskan tidak ada persyaratan pelunasan SPP. (priyanto/ariel)