​Waspadai Pencucian Uang di BUMD Jateng
Sekretaris Fraksi PKB Nur Sa'adah.(Foto: Ervan Ramayudha)

GEDUNG BERLIAN - Kasus pencucian uang (money laundering) rawan menjerat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Tengah. Hal ini tak lepas dari adanya ketentuan hibah, dalam Rencana Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 14/2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak ketiga.

"Dalam ketentuan dalam Pasal 5A, ada ketentuan tambahan tentang hibah. Ini tentu perlu adanya penjelasan tentang sumber-sumber hibah,” ujar anggota DPRD Jawa Tengah Nur Sa'adah, Kamis (18/10/2018).

Atas dasar itu, menurutnya, perlu penjelasan dan batasan-batasan khusus dalam memperbolehkan hibah sebagai sumber penyertaan modal dalam BUMD. Salah satunya, apakah hibah dari masyarakat dapat masuk dalam kategori yang diperkenankan dalam penyertaan modal. 

“Jangan sampai dengan tiadanya batasan dalam hibah, kasus money laundry menjerat BUMD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah,” kata Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jateng ini.

Poliutikus PKB asal Dapil Jateng II itu menyebutkan, dalam Pasal 10, rencana perubahan perda terjadi peningkatan penyertaan modal menjadi Rp 3.369.940.000.000 sampai tahun 2019 dimana ada peningkatan modal yang cukup besar. Dalam perda sebelum ada rencana perubahan tercatat penyertaaan modal sebesar Rp 1.706.623.574.000,00 sampai 2020. 

"Penambahan penyertaan modal dan percepatan realisasi ini sangat bagus. Tetapi perlu mempertimbangkan evaluasi atas semua BUMD yang telah berjalan. Jangan sampai, dana APBD digunakan untuk membiayai BUMD yang terus merugi dan tidak menghasilkan keuntungan," beber politikus asal kabupaten Demak ini.

Dijelaskannya lebih lanjut, masih pada padal 5A raperda ini, menyebutkan adanya sumber penyertaan modal dari pinjaman. Dalam pelaksanaannya, pasal tersebut sangat perlu dipertimbangkan.

"Sebagaimana kita ketahui, pinjaman jika digunakan dengan baik akan dapat meningkatkan kapasitas BUMD, namun jika tidak sesuai perencanaan akan mendatangkan kerugian yang berlipat, padahal kerugian ini nantinya akan berdampak pada APBD Provinsi Jawa Tengah,” terangnya. 

Pihaknya tidak ingin APBD provinsi Jawa Tengah terbebani oleh utang BUMD yang gagal bayar. “Lebih baik menghindari hutang guna mencapai kemandirian BUMD, hutang menjadi pilihan terakhir ketika sumber-sumber penyertaan modal sudah tidak ada lagi,” paparnya.

Nur Sa’adah mengakui tujuan adanya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maupun meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Hanya saja, hal tersebut dapat dicapai jika dalam penyertaan modal ini dapat menghasilkan keuntungan atau tidak merugi. 

Atas dasar itu, lanjut dia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar adanya perubahan perda ini efektif dan dapat sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 

Langkah pertama dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik dalam proses perekrutan maupun dengan melakukan pelatihan pada karyawan, jajaran direksi maupun komisaris. 

"Ini mutlak dilakukan agar tidak terjadi salah pengelolaan manajemen gara-gara SDM tidak memiliki kapasitas mengelola dan mengembangkan BUMD,” katanya.

Kedua, lanjut dia, membuat rencana bisnis yang akuntable dan memiliki prospek yang jelas. Tidak hanya sekedar memanfaatkan peluang sesaat, namun memiliki jangkauan prospek jangka panjang. 

“Jika rencana bisnis jelas dan terstruktur, tidak akan terjadi lagi penumpukan modal di BUMD. Deposit besar di BUMD mengindikasikan bahwa rencana bisnis tidak direncanakan secara matang,” sebutnya.

Selain itu, imbuh dia, adanya kerjasama dan sinergitas antara BUMD dengan SKPD atau OPD dalam menjalankan lini bisnis BUMD. Kerjasama ini akan meningkatkan keuntungan dan bidang garapan BUMD.

“Dengan catatan kerja sama ini tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, bukan menjadi sarana kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengerjaan proyek,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, harus ada peningkatan kontrol dan pengawasan terhadap BUMD. Peningkatan ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh jajaran direksi BUMD dan atau menghindarin mal praktek dunia bisnis. 

"Bagaimanapun BUMD menggunakan dana rakyat, dan semaksimal mungkin tidak membebani rakyat," tukasnya.(ervan/priyanto)