WEDANGAN TVRI: Rukma Dorong Percepatan 'Jateng Selatan'
BAHAS INFRASTRUKTUR. Ketua DPRD Jateng Dr Rukma Setyabudi menjadi narasumber dalam Wedangan TVRI Jateng.(Foto: Rahmat YW)

​DEMAK - Pembangunan infrastruktur jalan wilayah selatan atau biasa disebut jalur pantai selatan (pansela) belum begitu signifikan dibanding wilayah utara (pantura). Padahal jalur yang menghubungkan wilayah selatan Jawa Timur, Yogyakarta sampai Jawa Barat, sangatlah memiliki peran penting baik dari sisi ekonomi sampai pada kesejahteraan masyarakat.

Seperti dituturkan tokoh masyarakat Kebumen Agus Wuryanto, masyarakat di wilayah selatan seperti Purworejo, Kebumen, dan Cilacap, sebenarnya sudah lama menantikan ada jalan penghubung yang bisa memobilisasi seluruh aktivitas masyarakat. Kurangnya percepatan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah pansela mengakibatkan daerah-daerah tersebut kurang berkembang. Seperti Purworejo, menjadikan daerah tersebut distigmakan sebagai kota pensiunan. Belum Kebumen, yang kaya akan potensi alam namun tidak bisa optimal.

"Jujur memang pembangunan jalur pansela tidak secepat pantura. Sebagai putra daerah, saya mengakui daerah wilayah selatan seperti kurang terperhatikan oleh pemerintah. Kalau jalur pansela bisa terealisasikan, daerah yang terlewati bisa turut berkembang," ucapnya.

Masalah perkembangan jalur Pansela menjadi topik hangat dalam acara Wedangan yang disiarkan TVRI Jateng pada Rabu (21/11/2018). Selain Agus, Ketua DPRD Jateng Dr Rukma Setyabudi menjadi narasumber kunci, serta Plh Kepala Dinas PU Bina Marga Hanung Triyanto dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalur Nasional VII Cahyadi.

Ketimpangan pembangunan, turut pula diakui oleh putra daerah Purworejo yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi. Sebenarnya sejak menjabat sebagai Ketua Komisi D sampai sekarang ini, dirinya selalu mendesak Pemprov Jateng untuk serius pada pembangunan jalur pansela.

"Kalau tidak salah pada 2004 sudah ada MoU antara Pemprov Jateng, pusat dan daerah untuk pembangunan jalur selatan, Namun mengapa sampai sekarang belum tersambung," ucapnya.

Dia mengakui, masalah status jalan menghambat pembangunan jalur itu sendiri. Setelah ada kerja sama, status jalan menjadi milik nasional. Otomatis pembangunannya menjadi wewenang pusat dalam hal ini Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Rukma berharap jalur selatan atau orang-orang biasa menyebutnya dengan jalan Daendels segera terealisasikan. Mengingat dalam waktu dekat akan segera direalisasikan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), sehingga daerah sekitar bisa turut mendapatkan "kue" pembangunan nasional.

Hanung membenarkan problematika yang membelit upaya percepatan pembangunan jalan pansela. Sampai sekarang ini terhambat pada proses pembebasan lahan terutama di wilayah Kebumen dan Cilacap.

"Masih tersisa 46 kilometer yang belum terbebaskan. Di Cilacap tersisa 31 kilometer dan Kebumen 15 kilometer. Anggaran pembebasan kemungkinan besar kami alokasikan lagi pada 2019," ucapnya.

Sementara Cahyadi menegaskan, dalam MoU tertera untuk masalah pembebasan lahan menjadi wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pihak kementerian hanya terfokus pada pembangunan fisik.

"Kami bekerja setelah proses pembebasan lahan selesai. Terbukti dari panjang 211 kilometer untuk jalur selatan hanya tersisakan 46 kilometer. Cari Wonogiri, Yogayakarta, Purworejo, Sumpiuh sudah selesai semua," ungkapnya.(rahmat/priyanto)