Pansus SOTK: 48 SKPD, Biro Humas Dipertahankan

Sriyanto Saputro

SEMARANG - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jateng tengah tancap gas dalam mempercepat proses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Wakil Ketua Pansus SOTK Sriyanto Saputro mengatakan, ada titik temu yang semula sebanyak 59 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi kisaran 48, atau berkurang 11 SKPD.

Keberadaan tiga Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dipastikan hilang. Biro Humas tetap dipertahankan, dengan penambahan beban kerja melaksanakan fungsi protokol. Awalnya, Biro Humas akan digabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun dalam perubahannya, inas Komunikasi dan Informatika nantinya dibebani juga dengan fungsi statistik, sandi dan Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Sekretaris Fraksi Gerindra itu menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), guna percepatan penyelesaian Raperda SOTK. Pasalnya, masih ada beberapa dinas yang perlu diperjelas keberadaannya. Ia mencontohkan, Dinas Pendidikan. Dinas ini bisa saja berdiri sendiri dengan nama Dinas Pendidikan, atau opsi lainnya sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kaitan berikutnya, lanjut Sriyanto, terhadap Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda Olahraga. Apakah Dinas Pariwisata berdiri sendiri atau gabungan dengan Kebudayaan. Demikian juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga yang wacananya dilebur sebagaimana rekomendasi Badan Pembuat Perda (Bapemperda), apakah tetap dipertahankan atau pula ditambahi beban dengan urusan pariwisata.

Hal lain yang akan dikonsultasikan, terangnya, yakni Dinas Bina Marga, Dinas PSDA, dan Cipta Karya dan Tata Ruang (Ciptakaru) lantaran belum ada kesepakatan nama. Secara prinsip, Pansus menyetujui semuanya dipertahankan karena begitu strategis dan beratnya beban tugas. Hanya saja mengacu pada PP 18 Tahun 2016 Bina Marga tidak termasuk urusan pemerintahan, sehingga besar kemungkinan namanya menggunakan sebutan Pekerjaan Umum.

"Sebab itu kita segera akan konsultasi sebagai tahapan penyelesaian," tegasnya.

Bahasa untuk badan, lanjut anggota Komisi A itu, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) berubah menjadi badan dan semula akan digabung dengan Biro Keuangan, menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Setelah melalui pengkajian, badan ini memiliki beban tugas yang sangat berat jika harus digabung.

"Pertimbangan lain kurang pas jika pemasukan dan pengeluaran keuangan daerah dalam satu wadah guna menginhidari hal-hal yang tak diinginkan. Maka telah disepakati berdiri sendiri-sendiri, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi Badan Pendapatan biar fokus menangani urusan pendapatan, sementara aset yang saat ini begitu banyak akan diurus di Badan Keuangan dan Aset Daerah sehingga akan memudahkan dalam mengelola neraca keuangan," ulasnya.

Menurut Sriyanto, sejumlah SKPD yang sudah hampir final namanya antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pangan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Selebihnya yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan. "Juga Satpol PP yang  diberi tambahan fungsi Linmas dan pemetaan kebakaran," ujarnya.

Sriyanto optimistis waktu yang ditargetkan menyelesaikan Raperda ini selesai akhir Agustus 2016. "Setelah itu diparipurnakan untuk disahkan menjadi Perda. Jadi target kita pembahasan KUA PPAS 2017 sudah menjacu pada perda yang baru," tutupnya. (Fajar/ Fitria)