Tarif Pengurusan Surat Kendaraan Naik, Pelayanan Harus Prima

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Ridwan.​ Foto: dok



GEDUNG BERLIAN - Tepat hari ini, Jumat (6/1) diterapkan regulasi baru Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kebijakan baru tersebut menerapkan kenaikan tarif untuk sejumlah biaya pengurusan administrasi kendaraan, seperti BPKB, STNK dan TNKB.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi C DPRD Jateng Ahmad Ridwan mengimbau agar pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak (WP) harus ditingkatkan. Pasalnya, jika pelayanan masih membuat masyarakat menghabiskan waktu dan tenaga, akan semakin banyak yang enggan mengurus surat kendaraan.

"Harus ada perubahan dalam pelayanan, harus semakin prima, jangan sampai mengecewakan masyarakat yang akan mengurus surat kendaraan. Terlebih tarifnya naik tiga kali lipat. Jadi kalau pelayanan masih sama, tidak tepat waktu, justru akan timbul masalah baru," ungkap Ridwan di Gedung Berlian DPRD Jateng Jalan Pahlawan, Kamis (5/1/2017).

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, trobosan baru dalam melakukan pelayanan juga harus dipikirkan. Tujuannya tak lain yakni mempermudah akses masyarakat, serta meningkatkan pendapatan negara. Ia mencontohkan, pelayanan pengurusan surat kendaraan tersebut bisa direncanakan agar terjangkau hingga di pelosok desa. Skema dan teknis bisa dijalankan jika Pemerintah bersungguh-sungguh.

Dijelaskan Ridwan, Samsat keliling yang saat ini sudah beroperasi diklaim masih belum bisa menjangkau ke daerah yang jauh dari perkotaan. Di Jateng yang memiliki 500 lebih kecamatan perlu adanya perwakilan Samsat di tingkat Kecamatan. "Bahkan kalau perlu para Kepala Desa bisa dilegalkan untuk jadi penyalur pembayaran pajak kendaraan," timpalnya.

Tak hanya menyoroti soal pelayanan prima, Ridwan juga mengkritisi soal cara komunikasi Pemerintah selaku Samsat dalam mensosialisasikan kebijakan baru. Pasalnya, informasi soal pemutihan pajak kendaraan bermotor pun masih minim diketahui masyarakat, terutama di daerah kabupaten yang banyak memiliki titik pelosok.

"Oleh karena itu ketika masyarakat membayar pajak, masyarakat juga harus merasakan imbasnya sepeti adanya perbaikan di setiap lini seperti halnya infrastruktur dan sebagainya," tandasnya.

Kenaikan tarif surat kendaraan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2 Desember 2016, sebagai pembaruan dari PP Nomor 50 Tahun 2010 yang berlaku sebelumnya.

Penerbitan STNK baru ataupun perpanjangan untuk roda dua atau tiga naik dari Rp 50.000 menjadi Rp100.000. Untuk  roda empat atau lebih, biaya naik dari Rp75.000 menjadi Rp200.000. Penerbitan TNKB roda dua atau tiga naik dari Rp30.000 menjadi Rp 60.000, sedangkan roda empat atau lebih dari Rp50.000 menjadi Rp 100.000.

Penerbitan BPKB roda dua atau tiga baru serta ganti kepemilikan naik dari Rp80.000 menjadi Rp225.000. Sementara roda empat atau lebih naik dari Rp100.000 menjadi Rp375.000. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah roda dua atau tiga dari Rp 75.000 menjadi Rp 150.000, sedangkan roda empat atau lebih dari Rp 75.000 menjadi Rp 250.000. (Fitria)